Setelah Tak Lagi Menyandang PPNPN di BBWS Brantas (Bagian 2)

LAPORAN: Irwan Yudha Lesmana

Ada Kasubag Keuangan Dibalik Skandal Tenaga Kerja Alihdaya
Surabaya, eljabar.com – Pengalihan PPNPN secara sepihak kepada badan usaha privat yang ditunjuk langsung menjadi penyedia jasa satuan pengamanan (satpam) dan pengemudi, diakui tanpa sepengetahuan PPK Ketatalaksanaan. Hal ini diungkapkan oleh pejabat fungsional di organisasi pelaksana kegiatan pada satuan kerja (Satker) BBWS Brantas tersebut.

Hingga memasuki triwulan kedua TA 2018, pengakuan dari internal PPK Ketatalaksanaan kepada mantan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), pihaknya tidak pernah diberitahu nama penyedia jasa yang ditunjuk langsung itu. Pengelolaan tenaga kerja alihdaya pasca tak lagi menjadi PPNPN BBWS Brantas itu sepenuhnya dibawah kendali Kasubag Keuangan dan pejabat tertentu di lingkup BBWS Brantas. Dominasi kendali pengelolaan tersebut dapat terlihat dari pemindahan seorang petugas satpam ke salahsatu lokasi perkantoran BBWS Brantas yang berada di kawasan Jl. Manyar, Kota Surabaya. Sebagai leading sector dari pelaksanaan kegiatan semestinya PPK Ketatalaksanaan yang membuat kebijakan terkait penempatan tenaga kerja alihdaya dan disampaikan kepada penyedia jasa.

Hal lain yang menguatkan gurita penyalahgunaan kewenangan itu terlihat dari sejumlah kerabat dan keluarga yang tidak terkena imbas pengelolaan tenaga alihdaya. Informasi yang dihimpun eljabar mengatakan terdapat perbedaan antara penugasan dan penempatan seperti yang terjadi pada keponakan Kasubag Keuangan.

Awal bekerja di BBWS Brantas keponakan Kasubag Keuangan yang masih berusia muda itu tercatat sebagai satpam namun faktanya ditempatkan sebagai petugas gudang arsip. Aroma nepotisme yang kuat itu juga terlhat dari saudara sang Kasubag Keuangan yang dijadikan satpam yang bertugas menjaga pos jaga yang terletak di bagian Timur gedung BBWS Brantas. Selain itu, terdapat juga anak dan menantu dari salahsatu ASN BBWS Brantas yang ditempatkan sebagai sekretaris Kabag Tata Usaha dan menjadi staf di Subag Keuangan.

Sebelumnya Kasubag Keuangan BBWS Brantas, Rojikan SE, mengaku telah menunjuk langsung 8 penyedia jasa untuk mengelola bekas PPNPN BBWS Brantas menjadi tenaga alihdaya.

“Kontrak sudah dibuat 12 Januari 2018 lalu,” kata Rojikan.
Sayangnya, pengalihan menjadi tenaga alihdaya kepada pihak penyedia jasa itu justru menimbulkan persoalan baru. Hingga kini, menurut keterangan yang dihimpun eljabar, mengatakan jika jajaran petugas satuan pengamanan dan pengemudi itu belum membuat kontrak kerja dengan penyedia jasa. Mereka mengaku tidak mengetahui nama dan pimpinan perusahaan penyedia jasa yang ditunjuk langsung tersebut. Termasuk staf manajemen perusahaan penyedia jasa yang akan memberikan arahan dan pembinaan, lazimnya sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional.

Ditemui terpisah, sejumlah penggiat non goverment organization (NGO) bidang ketenagakerjaan menjelaskan pengelolaan tenaga kerja alihdaya sepatutnya mendapat pengawasan serius Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain su guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.
“Pengawasan terhadap pengelolaan tenaga kerja harus dilakukan oleh pemerintah melalui dinas teknis sebab ini merupakan ketentuan perundang-undangan. Apalagi jika terdapat indikasi penyimpangan dan pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan,” kata Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja (Lapak) Manggala, Deden Riweuh.

Deden mengaku pihaknya akan mendorong stake holder ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan dugaan malpraktik tatakelola tenaga kerja yang terjadi di BBWS Brantas. Pembayaran upah kerja yang kerap terlambat, tegas Deden, merupakan indikasi jika perusahaan tersebut telah melanggar regulasi ketengakerjaan.
“Tentu yang akan minta keterangan dan informasinya adalah pihak yang menggunakan jasa,” ujarnya kepada eljabar.

Hal senada juga dikemukakan peneliti dari Lembaga Hak Asasi, Demokrasi Ibu Pertiwi dan Supremasi Hukum (HDIS), Andik Winarto. Dijelaskan Andik, pengelolaan tenaga kerja hendaknya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah harus menggunakan jasa pihak ketiga maka pengguna maupun penyedia jasa seharusnya memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Prosedur dan mekanismenya harus sesuai dengan aturan main,” katanya.
Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012, Andik menambahkan, sudah mengatur semua itu. Kesalahan dalam tatakelola dapat terjadi jika pemangku kepentingan dan pihak-pihak tertentu menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dan sarana yang dimilki.m

Namun, Andik menjelaskan, jika perjanjian kerja yang dilakukan tidak melibatkan vendor atau penyedia jasa maka ketentuannya sudah diatur dalam pasal 66 dan pasal 64 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No. 19 tahun 2012. Menanggapi belum adanya perjanjian kerja antara mantan PPNPN BBWS Brantas dengan penyedia jasa yang ditunjuk langsung, Andik menilai, hal itu akan berpotensi mereduksi perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pihaknya juga kini tengah mendalami Surat Edaran Menteri PUPR No. 01/SE/M/2018 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 dengan sejumlah ahli hukum dan akademisi.

Hingga berita ini dipublikasikan, eljabar belum berhasil meminta keterangan Kepala BBWS Brantas, Ir. FauziSejumlah pihak yang dihubungi eljabar mendesak Kepala BBWS Brantas segera bertindak agar pengalihan PPNPN menjadi tenaga alihdaya penyedia jasa yang ditunjuk langsung itu tidak mereduksi perlindungan dan hak tenaga kerja.
(bersambung)

Categories: Nasional