Dengan Betah, Masuk Polri Dijamin Gratis

BANDUNG, eljabar.com- Rekrutmen anggota Polri merupakan salah satu posisi penting dalam proses tumbuh kembangnya Polri untuk menjadi sebuah organisasi yang paripurna, profesional, modern dan terpercaya (Promoter).

Sebagaimana adagium Garbage In Garbage Out, maka kesalahan dalam proses rekrutmen menyebabkan Polri tidak akan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, lantaran diawaki orang-orang yang sebenarnya tidak qualified sedari awal menjadi anggota Polri. Ibarat kata pepatah, buruk kualitas bahan bakunya, maka hasilnya akan buruk pula.

Salah satu yang menyebabkan rekrutmen yang buruk ini adalah ketidakprofesionalan panitia karena adanya berbagai gangguan yang terjadi, KKN misalnya.

Berkaitan dengan itu, Jumat 13 April 2018, Biro SDM Polda Jabar menggelar Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Penerimaan Anggota Polri Terpadu tahun 2018 di Gelora Bandung Lautan Api Bandung.

Acara tersebut dipimpin Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, M.Si, selaku Ketua Panitia Daerah Jawa Barat dan dihadiri Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM Kapolri) Irjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si sebagai Ketua Pelaksana Nasional.

Penandatanganan pakta integritas bagi panitia seleksi, pengawas internal maupun eksternal, peserta seleksi dan orang tua peserta berjumlah sekitar 10.000 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen atau penerimaan anggota Polri diselenggarakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah) serta Promoter.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto dalam sambutannya menegaskan, panitia daerah Polda Jabar berkomitmen senantiasa memberikan service excellence selama proses seleksi, secara transparan. Sehingga unggul dan kompetitif dengan tidak suap, tidak KKN dan tidak gratifikasi guna menuju Polri yang Promoter.

Dalam seleksi ini, kata dia, selain panitia internal, terdapat juga pihak eksternal yang digandeng untuk melaksanakan pemeriksaan dan juga pengawasan proses seleksi.

“Polda Jabar bekerjasama dengan perwakilan Ombudsman dan Universitas Pendidikan Indonesia,” papar Agung.

Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatangan deklarasi rekruitmen bersih oleh para undangan sebagai wujud partisipasi dan dukungan kepada institusi Polri, khususnya Polda Jabar yang menginginkan proses seleksi berjalan Betah.

Pada tahapannya, rekrutmen dilakukan sesuai prinsip minimal Zero Growth, melalui program proaktif rekrutmen dengan melakukan penjaringan calon anggota Polri secara terpadu dan proaktif, dengan mencari serta memilih calon-calon berkualitas dan memiliki keahlian yang dibutuhkan organisasi. Salah satunya melalui proses werving yang Betah serta melibatkan pihak luar sebagai pengawas dalam sistem penerimaan terpadu (pendaftaran calon anggota Polri dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan secara online yang meliputi pendaftaran Akpol, Bintara dan Tamtama).

“Setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya alias gratis. Namun demikian, banyak desas-desus atau rumor di masyarakat, bahwa jika ingin lulus menjadi anggota Polri, maka harus menyediakan sejumlah uang, yang terkadang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tentunya hal tersebut tidaklah benar, karena dalam proses penerimaan anggota Polri menggunakan dana APBN, serta apabila calon anggota Polri telah memenuhi standar kelulusan, maka Insya Allah akan lulus menjadi anggota Polri, tanpa harus membayar kepada oknum panitia, ataupun perantara yang menawarkan jasa bisa membantu kelulusan,” tegas Agung.

Yang paling utama, kata dia, bagi para calon Taruna, Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama Polri adalah Belajar, Berlatih dan Berdo’a.

“Hati-hati dan jangan percaya terhadap janji-janji maupun bujuk rayu dari oknum anggota polisi, orang-orang yang mengaku pejabat maupun warga masyarakat yang menawarkan jasa dapat membantu para peserta seleksi dalam proses rekrutmen yang sedang saudara ikuti,” ujar jenderal bintang dua itu.

Ditambahkan, jangan terlibat atau sengaja melibatkan diri untuk menyuap panitia seleksi dengan tujuan tertentu yang dapat menciderai prinsip Bersih dalam proses rekrutment ini. Laporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada indikasi terjadinya KKN dalam proses seleksi ini.

“Dilarangan menggunakan sponsorship untuk seluruh seleksi Dikbang dan Diktuk tahun anggaran 2018 dengan cara menghubungi lewat telepon, surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia, ejabat yang berwenang melalui orang tua, wali, keluarga atau pihak lain. Bagi peserta yang melakukan itu akan didiskualifikasi, selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

As SDM Kapolri mengatakan, panitia pusat menjamin dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini tidak akan ada lagi KKN ataupun katebelece alias titipan-titipan. Jika ada yang menemukan masih ada seperti itu, beliau meminta agar masyarakat segera melaporkan kepada kapolda atau propam dan akan ditindaklanjuti secara serius.

“Dengan adanya pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas ini, berarti semua pihak telah berikrar dan berjanji hakekatnya kepada Allah SWT untuk mengikuti prosedur secara sungguh sungguh. Kami mengharapkan tidak ada yang mengingkari sumpah lagi,” tutupnya. (boni)

Categories: Jawa Barat