Setelah Tak Lagi Menyandang PPNPN di BBWS Brantas (Bagian Ke 3)

 

 

Upah Kerja Kerap Molor,Perlindungan Kesejahteraan Rendah

Surabaya, eljabar – Setelah status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tak lagi disandang sejak 1 Januari 2018, hampir seluruh tenaga kerja outsourcing yang ditugaskan sebagai satuan pengaman (satpam) dan pengemudi di BBWS Brantas mengaku masih belum mengetahui nama perusahaan yang menaungi mereka. Hingga 4 bulan bulan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kerja outsourcing, mereka mengaku belum pernah disodori kontrak kerja oleh perusahaan jasa satuan pengamanan maupun jasa pegemudi yang ditunjuk langsung sebagai penyedia jasa di PPK Ketatalaksanaan pada Satuan Kerja BBWS Brantas.

Keterangan yang dihimpun eljabar menyatakan, setelah dikumpulkan pada pertengahan Desember 2017, Kasubag Keuangan, Rojikan, menjelaskan kepada seluruh mantan PPNPN itu bahwa mereka sudah bukan lagi menjadi tanggungjawab BBWS Brantas dan pengelolaannya dialihkan kepada pihak ketiga. Namun hingga memasuki akhir kuartal I 2018, Rojikan masih belum menjelaskan secara terbuka nama pihak ketiga tersebut. Meskipun beberapa kali ditanya, ia memilih bergeming.

“Yang penting kamu masih tetap bekerja,” kata seorang mantan PPNPN menirukan ucapan Rojikan. 

Sebelumnya, kepada eljabar Rojikan menjanjikan akan menginformasikan nama persahaan yang diakuinya telah dikontrak 12 Januari 2018 lalu. Namun sayang, hingga kini eljabar belum memperoleh informasi tersebut. 

Sementara, Surat Edaran (SE) No. 01/M/2018 tentang pengelolaan pegawai non pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa pengemudi, satuan pengaman, pramubakti dan petugas kebersihan dikelompokkan dalam jenis non pegawai PNS pendukung. Sedangkan pada poin ke 7 surat edaran tersebut menyebutkan bahwa pegawai non PNS yang dikontrak melalui pihak ketiga tidak termasuk dalam jenis pegawai non PNS yang dimaksud dalam SE No. 01/M/2018.

Jika mengacu pada surat edaran tersebut, polemik PPNPN yang dialami oleh pengemudi, satpam, pramubakti dan petugas kebersihan di BBWS Brantas patut diduga sarat kepentingan. Dugaan itu menguat karena keterangan yang diberikan oleh Kasubag Keuangan, Rojikan, baik kepada eljabar maupun dalam pertemuan dengan PPNPN pertengahan Desember 2017 lalu sangat kontradiktif dan inkonsisten. 

Pengakuan adanya kontrak perjanjian kerja dengan pihak ketiga pada 12 Januari 2018 setelah menunjuk langsung penyedia jasa seharusnya disertai dengan pembuatan kontrak kerja antara perusahaan penyedia jasa dengan seluruh pengemudi, satpam maupun pramubakti yang sebelumnya tercatat sebagai PPNPN BBWS Brantas.

Namun faktanya, hal itu tidak pernah dibuat. Bahkan, setelah dialihkan ke pihak ketiga pembayaran upah kerja mereka kerap terlambat. Padahal pembayarannya masih dilakukan oleh Kasubag Keuangan BBWS Brantas. Hal inilah yang direaksi keras beberapa penggiat lembaga swadaya masyarakat. 

“Jangan salahkan jika masyarakat menuding perekrutan PPNPN di BBWS Brantas bernuansa KKN sebab dihuni oleh keluarga, anak, menantu dan saudara pejabat tertentu,” kata Andik Winarto, peneliti dari lembaga Hak Asasi, Demokrasi Ibu Pertiwi dan Supremai Hukum (HDIS).

Selain itu, pihaknya menyayangkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mantan PPNPN BBWS Brantas. Setelah berubah menjadi tenaga kerja outsourcing, baik perusahaan penyedia tenaga kerja maupun BBWS Brantas sebagai pengguna, tidak membuat perjanjian kerja sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 mengisyaratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin kedudukannya dalam perusahaan pengguna. 

“Saya kira Kasubag Keuangan BBWS Brantas juga harus memperhatikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu,” ujarnya. 

Tudingan serupa juga dikemukakan Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen dan Ketengakaerjaan Manggala, Deden Riwueh. Pihaknya menilai, buruknya tatakelola PPNPN terjadi karena penyalahgunaan wewenang, sarana dan kesempatan yang disebabkan lemahnya pengawasan jajaran pimpinan BBWS Brantas. 

“Kami akan memantau perkembangan yang terjadi pada mantan PPNPN BBWS Brantas,” tegas Deden. 

Pihaknya menduga penghapusan status PPNPN yang menimpa sejumlah satpam dan pengemudi menguatkan sinyalemen praktik KKN yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di BBWS Brantas. Sebab, jika penyediaan tenaga kerja diadakan oleh badan usaha penyedia outsoucing, pihak-pihak tertentu di BBWS Brantas telah mengabaikan prosedur yang diatur dalam regulasi ketengakerjaan. Pasalnya, tenaga kerja yang dikelola tidak sepenuhnya berasal dari perusahaan yang ditunjuk langsung tersebut. 

“Mereka sudah bekerja di BBWS Brantas sejak awal mengabdi. Bertahun-tahun mereka bekerja kemudian dimanipulasi seolah-olah berasal dari perusahaan penyedia outsourcing. Ini tentu berdampak buruk bagi perlindungan kesejahteraan dan upah,” katanya.

Pihaknya menuding hal itu dilakukan oleh segelintir pihak tertentu hanya untuk menutupi praktik kolusi dan nepotisme yang selama ini terjadi dalam recruitment PPNPN di BBWS Brantas. Deden berharap agar Kepala BBWS Brantas, Ir. Fauzi idris segera menindak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas suburnya praktik kolusi dan nepotisme tersebut. (iwan/bersambung) 

Categories: Nasional