BNTU – EraNial Perlu Segera Diwujudkan

SUMEDANG, eljabar.com — Badan Nasional Tata Kelola Usaha Ekonomi Rakyat Milenial (BNTU – ERaNial) menjadi hal yang perlu segera diwujudkan, dalam menghadapi Disrupsi yang terjadi di era milenial saat ini. “Demikian inti dari hasil Seminar Urgensi yang di selenggarakan oleh Forum UMKM Digital Kreatif Indonesia (FUDIKI) dan JNE kemarin di Jakarta,” ujar Sekjen FUDIKI, Rauf Nuryama kepada wartawan di Sumedang, Jum’at (8/6/2018).

Seminar tersebut, lanjut Rauf, menghadirkan Moderator Prof. Dr. Yudhi Haryono, P.H.D, dan Narasumber Prof. Dr. Ahmad Erani, M. Sc., Ph.D, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, M.PIA., Ph.D, Drs. Mohammad Feriadi, M.BA, dan Aries Mufti mewakili Dr. Ir. Arief Budimanta, M.Sc. serta Keynote speaker Ir. Tjahjo Ruruh Djatmiko, M.M., M.B.A.

“Dalam pengantar seminar, TRD sebutan untuk Tjahjo, mempunya mimpi, UKM Mikro kecil naik kelas dan menguasasi pasar global bisa menjadi kenyataan. Hal ini, karena berangkat dari ke khawatiran bahwa masyarakat milenial kita lebih peduli budaya barat, mereka lebih mengenal superman dibanding dengan gatotkoco. Ini, kalau tidak di lestarikan, siapa yang mau beli wayang, kalau tidak ada yang beli, siapa yang mau produksi, kalau tidak ada yang produksi bisa hilang satu generasi budaya. Ini bahaya, kata TRD,” ucapnya.

Menurut Rauf, Namun hal terpenting adalah, dengan adanya BNTU diharapkan akan tersaji bigdata tentang pelaku Ekonomi Rakyat di Indonesia. Sehingga bisa menjadi alat yang tepat bagi pengambil kebijakan di negeri ini, sehingga tepat sasaran.

“Sedangkan Aries Mufti, yang merupakan anggota KEIN, banyak menyoroti perbandingan perkembangan perekonomian di negara lain sepertk Korea, Jepang, dan negara maju lainnya. Korea, negara miskin ke 2, di dunia dalam kurun waktu 8 tahun bisa menduduki urutan ke 11. Hasil interview dengan warga korea, yang membuat mereka berubah adalah karena mereka sadar bahwa pemerintahnya tidak bisa berbuat perbaikan. Mereka dengan kesadaran, melakukan perubahan. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Apalagi kalau Pemerintah punya kepedulian, maka perubahan bisa lebih cepat. Tapi yang palinv penting adalah masyarakatnya sendiri,” tutur Rauf.

Dikatakannya, Aries juga menyoroti betapa kita sangat tidak terperdaya, tatkala 2,5 juta orang Umrah dan Haji dari Indonesia, tapi yang menikmati bukan orang Indonesia. Produksi sajadah, mukena, oleh-oleh, bukan produksi kita.

“Intinya, Aries menambahkan, diharapkan Beli Produk Desa untuk Bela Bangsa. Ini harus menjadi dasar keinginan melakukan perubahan sikap,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Erani, menyampaikan bahwa secara Ekonomi, Indonesia belum memiliki Undang-undang Sistem Ekonomi. Dalam politik, UU sudah ada, namun ekonomi belum.

“Sedangkan Sri Edi Swasono, membandingkan Korea dengan Indonesia, yang membedakan adalah Korea punya kultur. Indonesia, tidak punya. Indonesia sebenarnya merdeka secara politik sejak proklamasi kemerdekaan. Dan seharusnya disadari pula bahwa itu kemerdekaan terhadap budaya. Sayangnya, kesadaran akan hal itu belum ada,” pungkas Rauf. (abas)

Categories: Nasional