IKOPIN : Bank Keliling itu Bukan Koperasi

Laporan : Kiki Andriana

SUMEDANG, eljabar.com — Wakil Rektor Institut Koperasi Indonesia ( IKOPIN ) Bidang Akademis dan Kemahasiswaan, Dr. H Sugiyanto.,M.Sc. menuturkan koperasi merupakan lembaga yang menjadi soko perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Barat, namun keberadaan koperasi tidaka hanya sebatas ilusi belaka juga semboyan “soko guru” dapat terus menjadi landasan bukan hanya mwnjadi imajinasi semata.

Rehabilitasi koperasi yang dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM perlu dipertimbangkan lagi indikator koperasi dikatakan aktif yaitu bukan hanya berdasarkan minimal penyelenggara RAT (Rapat Anggota Tahunan), namun variabel lain yang menunjang sesuai UU No.25 tahun 1992, jenis koperasi pekerja juga harus ditingkatkan, ” tutur Sugiyanto kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers, di Kampus Ikopin, Jatinangor. Kabupaten Sunedang, Kamis (12/7/2018).

Menurut Sugiyanto, kondisi koperasi di Indonesia yang saat ini sudah memasuki usia ke-71. Karena itu, berkaitan dengan Hari Koperasi ke-71, para mahasiswa Ikopin melaksanakan aksi damai atau gerakan untuk memperjuangkan koperasi kembali ke Ruh- Nya.

“Koperasi merupakan soko guru perekonomian masyarakat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Hari Koperasi ke-71 ini mengingatkan kita pada peranan koperasi. Ini mengingatkan kita bagi masyarakat. Nampaknya semua pihak juga diingatkan kembali, bahwa koperasi merupakan kendaraan untuk kemakmuran masyarakat,” terang Sugiyanto saat didampingi Dandan Irawan.

Ditambahkan Sugiyanto, koperasi merupakan gerakan ekonomi yang melibatkan banyak orang dari kalangan menengah ke bawah. “Koperasi bisa menggerakan ekonomi masyarakat, salah satunya peternak sapi dengan secara riil produksi  susunya bisa dipasarkan. Di antaranya para peternak sapi di Pangalengan, Cisarua dan daerah lainnya,” katanya.

Ia menegaskan, koperasi bukan bank keliling, karena ada anggapan itu nama koperasi menjadi buruk. “Bank keliling membebani masyarakat dengan bunga yang besar. Karena itu, saat ini koperasi buruk banget juga tidak dan maju juga tidak. Orang awam menilai, buruknya koperasi itu karena ada pengaruh bank keliling yang berkedok koperasi” ungkapnya.

Menurutnya, bank keliling bukan koperasi karena sudah melenceng dari nilai-nilai koperasi. Sehingga di suatu tempat ada warga yang berani menolak bank keliling dengan cara memasang papan pengumuman “di daerah ini bebas bank keliling”.

“Untuk memutus rantai bank keliling harus ada kesadaran dari masyarakat. Paling tidak masyarakat mau menjadi anggota koperasi. Untuk itu, tokoh masyarakat, dewan kemakmuran masjid turut berperan menyadarkan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi syariah,” harapnya.

Sugiyanto juga berharap pemerintah harus memperhatikan koperasi. Melalui koperasi ekonomi bisa maju dengan cepat. Ia mencontohkan pada zaman pemerintahan Orde Baru, koperasi unit desa difungsikan untuk pengadaan pangan, pupuk dan lain sebagainya. “Sekarang koperasi unit desa jarang diberikan perhatian,” cetusnya.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Rektor Ikopin bidang Administrasi, Keuangan, SDM, dan Umum, Dandan Irawan, SE.,M.Sc, pihaknya mengatakan koperasi mendukung ekonomi nasional. Di Indonesia itu tercatat 153.000 koperasi dengan 26 juta anggota. Di antaranya di Jabar mencapai 26.000 koperasi.

“Dengan jumlah koperasi dan anggota yang banyak, koperasi bisa mendukung perekonomian nasional,” sebut dia.

Menurut dia, koperasi dihadapkan pada permasalahan eksternal dan internal. permasalahan internal, yaitu permasalahan Sumber Daya Manusia kaitan pemahaman jati diri koperasi, dan permasalahan eksternal, yaitu permasalahan permodalan, pemasaran dan kebijakan pemerintah belum mendorong koperasi lebih baik,” paparnya.

Untuk memberikan pemahaman tentang koperasi, lanjutvDandan, Ikopin berusaha untuk mengedukasi masyarakat melalui pendidikan. Salah satu yang disampaikan konsep koperasi yang benar.

“Supaya koperasi kembali ke jati diri yang sebenarnya. Diantaranya disampaikan oleh Mahasiswa yang sudah paham tentang koperasi. Koperasi itu ada hubungan anggota dengan anggota dan koperasi dengan pihak lain,” harapnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk melakukan penguatan koperasi guna ekonomi nasional. Dandan pun menyinggung tentang keberadaan rentenir berkedok koperasi. Untuk itu, Dinas Koperasi harus lebih selektif dalam melakukan pengecekan keberadaan koperasi di lapangan

” Saya melihat saat ini pemerintah mulai menggandeng Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dalam penanganan koperasi,” katanya.

Ia pun menilai jika ada lembaga atau organisasi keuangan yang sudah memberikan bunga di atas 5 persen per bukan  dinilai tak normal. “Riil di lapangan, koperasi paling bunganya itu 2 persen per bulan. Di atas 5 persen per bulan tak benar. Koperasi yang baik dan benar akan bertahan,” tandasnya. (*)

Categories: Nusantara