Terkait Mal-Administrasi Proyek, Kejaksaan Bisa Langsung Lakukan Penyelidikan

KAB. BANDUNG, elJabar.com – Perbuatan mal-administrasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Komisi Ombudsman Nasional memberikan indicator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular), penyalahgunaan wewenang (abuse of power), atau keterlambatan yang tidak perlu (undue delay), dan pelanggaran kepatutan (equity).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-tigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan, yakni Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

Merujuk pada sejumlah aturan yang ada, Ketua Beyond Anti Corruption, Dedi Haryadi, menilai kalau mal-administrasi dalam pengelolaan proyek seperti yang pernah diberitakan elJabar.com sebelumnya, adanya dua Surat Perjanjian (kontrak) dan SPMK yang dikeluarkan oleh PPK Proyek Pemeliharaan Infrastruktur dengan jenis pekerjaan Drainase pada APBD 2017 Bidang Jalan Dinas PUPR Kab. Bandung, pihak Kejaksaan maupun Kepolisian bisa melakukan penyelidikan langsung. Karena menurutnya, korupsi bukan merupakan delik aduan.

Sehingga dari mal-administrasi proyek ini, dugaan adanya setoran fee dalam pengelolaan proyek kepada pihak-pihak yang bisa dijerat berdasarkan UU anti korupsi, terungkap secepatnya.

“Korupsi itu bukan delik aduan. Jadi kalau ada indikasi, Kejaksaan atau Kepolisian bisa proaktif memulai penyelidikan,” ujar Dedi haryadi, kepada eljabar.com, Minggu (12/8).

Praktek ini pun menurut Dedi Haryadi, sudah merupakan bukti tindakan indisipliner sebagai pejabat/ASN, sehingga menurut Dedi Haryadi, Inspektorat juga seharusnya turun tangan dan cepat tanggap. Karena kesalahannya sangat jelas nampak dan keterlaluan. Sehingga kalau Inspektorat tidak mengambil langkah-langkah terhadap indisipliner ini, menurut Dedi Haryadi, integritasnya dipertanyakan.

“Inspektorat juga demikian. Apalagi ini kesalahan jelas tampak dan keterlaluan. Tindakan indisipliner yang jelas kasat mata. Kalau inspektorat tidak mengambil langkah ini justru dipertanyakan integritasnya. Jangan-jangan mereka juga terlibat,” tegasnya.

Alasan Dedi Haryadi agar pihak Kejaksaan atau kepolisian cepat turun tangan, supaya permasalahan hukum ini mendapat kepastian. Dan juga supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah. (muis)

Categories: Kabupaten Bandung