You are here: Home » Priangan Timur » Kota Banjar » GNPK-RI Sebut Kota Banjar Sarang Koruptor, FPB Minta Penegak Hukum tidak Tebang Pilih

GNPK-RI Sebut Kota Banjar Sarang Koruptor, FPB Minta Penegak Hukum tidak Tebang Pilih 

photostudio_1508997193669BANJAR, eljabar.com — “Kemana kami harus mengadu. Masih adakah orang yang peduli dengan hukum?” demikian diungkapkan sejumlah masyarakat Kota Banjar, khususnya warga Desa Balokang, Kec. Banjar dan warga Desa Kujangsari serta warga Kelurahan Bojong Kantong, Kec. Langensari ketika diwawancarai tim media online eljabar.com, belum lama ini.

“Kami sudah rindu kesejahteraan. Kami juga rindu dengan keadilan dan sangat membutuhkan pugur pimpinan anu nyaah ka rahayatna,” tutur warga yang meminta tidak ditulis identitasnya.

Ia menguraikan, selama 14 tahun Kota Banjar Mandiri pisah dari Kabupaten Ciamis justeru sama sekali belum ada perubahan. “Yang kami lihat hanyangajajar rumah sakit. Sementara pemaretahan Kota Banjar tidak memikirkan nasib kami-kami ini,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, kenapa pemerintahan Kota Banjar tidak  membuka lapangan kerja, baik itu untuk PNS dan swasta. “Anak-anak kami sekolahnya tinggi, tapingabdi kuli di lembur batur. Bayangkan, tiap tahunnya perguruan tinggi di Kota Banjar mengeluarkan ratusan orang sarjana, tetapi setelah kuliah ngalalanggur, apa tidak terfikirkan? Ditambah lagi korupsi semakin berkembang hingga tingkat desa, misalnya dana desa yang Jadi bancakan. Mau jadi apa Kota Banjar ini kedepan?,” ungkapnya lirih.

Tim LBH Djalapaksi saat ditemui di kantornya, di Jalan Brigjen M. Isa no. 114 Purwaharja, Kota Banjar  terkait dugaan lenyapnya dana desa, tim mengatakan, berdasarkan hasil investigasi LBH Djalapaksi raibnya dana desa di wilayah Kota Banjar karena diduga kuat ada keterlibatan oknum pejabat terkait.

“Faktanya, sebagaimana diutarakan Inspektur Inspektorat Kota Banjar, Ojat Sudrajat bahwa pihaknya memiliki tim auditor handal yang telah menemukan data (NHP), diduga kuat Pemdes Balokang Kec. Banjar, Kota Banjar kehilangan dana desa periode tahun 2016. Namun, kami juga tidak habis pikir kenapa dana desa berikutnya, yaitu periode 2017 tahap ke satu bisa cair,” jelasnya.

Dikatakan, pihak inspektorat juga pernah berucap telah memanggil Kades Balokang agar dalam tempo 60 hari kerja mengembalikan dana desa ke kas Negara.

Sementara itu, warga Desa Kujangsari belum lama ini mengadu pada LBH Djalapaksi bahwa oknum di Desa Kujangsari telah dua kali didatangi dan diperiksa tim dari Polres Kota Banjar. Namun, kata warga, hingga saat ini belum ada tindak lanjunya.

“Kami berharap khususnya kepada para penegak hukum dapat menegakkan hukum yang seadil adilnya, karena dana desa tersebut untuk kepentingan pembangunan desa, bukan untuk dijadikan bancakan,” ungkap warga yang mengadu.

Ketua GNPK-RI, Nana Hadi Winata angkat bicara terkait persoalan tersebut. “Kami sampaikan kepada masyarakat Kota Banjar pada umumnya, bahwa kami telah mengantongi banyak data untuk dijadikan amunisi membongkar ‘skandal’ itu. Tunggu tepat waktunya, semua pasti  terungkap,” ucapnya.

Menurut Nana, keburukan setebal apapun ditutupi, maka suatu saat pasti tercium baunya dan terbongkar, siapa dalang di balik lenyapnya dana desa tersebut. “Hilang dana desa jelas merugikan masyarakat. Hanya, ironisnya dibalik semua ini para penegak hukum yang juga melihatnya terkesan tebang pilih dalam penangannanya,” tandas Nana.

Ketua Forum Peduli Banjar (FPB) Ir. Endang Koswara didampingi Ir. Syaeful Anwar ketika dihubungi via telpon menjelaskan, bahwa hal ini bukan persoalan baru, semua orang sudah mengetahuinya. “Birokrasi pemerintahan di bawah pimpinan petahana tengah gonjang-ganjing akibat opini masyarakat, telah adanya praktek korupsi di tubuh pemerintahan desa. Maka, para penegak hukum tolong bekerjalah sesuai tupoksi. Jagalah intrgritas, bawalah amanah dengan tidak memilah dan memilih atau tebang pilih dalam melaksanaka tindakakan. Jika bersalah tindaklah sesuai prosedur dan jika tidak bersalah katakanlah kepada publik tentang kebenaranya,” paparnya.

Ditegaskan, FPB akan selalu konsisten mengawal perkembangan persoalan ini. “Tunggu saja tanggal mainnya. Kami akan turun tangan demi Kota Banjar yang kami cintai,” tegasnya.

Herher Rohilin pun angkat bicara terkait lenyapnya Dana Desa Balokang. “Kami atas nama KPKB Kota Banjar telah mengirimkan sebagian bukti data kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Data tersebut diterima langsung Kajari Kota Banjar, Bapak Farhan,” sebut Herher.

Dia menandaskan, pihak kajari berjanji akan menindaklanjutinya dengan syarat adanya pelaporan resmi dari siapapun. “Pihak kajari mengaku sudah mengetahui semuanya, tetapi belum ada laporan resmi,” tutupnya. (Jh 898)

1,812 total views, 1 views today