You are here: Home » Priangan Timur » Kabupaten Pangandaran » Indikasi Korupsi atas DPA APBD Kab. Pangandaran. DISDIKBUDPORA MANDUL & INSPEKTORAT TUMPUL

Indikasi Korupsi atas DPA APBD Kab. Pangandaran. DISDIKBUDPORA MANDUL & INSPEKTORAT TUMPUL 

indikasi-korupsi-atas-dpa-apbd-kab01aPANGANDARAN, eljabar.com ––  Indikasi korupsi anggaran DPA APBD untuk “rehabilitasi kantor UPTD Dikbudpora” kecamatan Kalipucang kabupaten Pangandaran (DPA ± Rp. 56.000.000,-) ternyata hanya merupakan bagian rumor yang tidak berujung pangkal, hal ini terbukti dengan adanya kinerja untuk pantauan terhadap realisasi anggaran khususnya pembangunan rehabilitasi Kantor UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang, pihak para aparatur Dinas Dikbudpora yang bertanggung jawab atas anggaran DPA tersebut terlihat mandul, hal ini terlihat dan atau terkesan adanya sikap pembiaran terhadap indikasi korupsi dalam kegiatan tersebut.

Bahkan ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang disinyalir berdasarkan informasi dari personal yang ada di UPTD Dikbudpora Kalipucang bahwa telah datang aparatur Inspektorat yang 1 orang telah ± 2x dan yang satu lagi ± 4x hadir di kantor UPTD Dikbudpora Kalipucang dalam rangka investigasi baik persoalan SDN 4 Tunggilis dan ataupun indikasi persoalan rehabilitasi kantor UPTD (foto copy proposal juga telah diminta dan diambil oleh petugas dari Inspektorat).

Ketika Tim mengkonfirmasi kepada Apip Winayadi, Kepala Inspektorat Kab. Pangandaran, mengatakan bahwa, “Saya tidak pernah memerintahkan kepada staf saya untuk investigasi tentang Rehab Kantor UPTD Kalipucang tetapi saya pernah memerintahkan kepada anak buah saya yaitu Yanto dan Yudi untuk investigasi ke SDN 4 Tunggilis,” katanya.

Hasil sekilas analisa dan hal ini patut disayangkan karena Yanto dan Yudi adalah petugas resmi PNS Inspektorat dan telah datang melakukan investigasi tentang indikasi persoalan rehab kantor UPTD, bahkan telah meminta proposalnya kepada Kepala UPTD Kalipucang untuk kajian kesesuaian pembanding atas anggaran yang diterima dengan realisasi pelaksanaan Rehab Kantor UPTD tersebut.

Aneh…! Apa yang telah dilakukan oleh PNS petugas resmi Inspektorat untuk melaksanakan investigasi realisasi anggaran DPA APBD yang terindikasi dikorupsi tersebut, ternyata tidak ada perintah untuk hal itu. Ada apa ini? mengapa di internal Inspektorat sendiri terjadi saling tuding atas tugas yang dijalankan. Artinya apakah mereka ini oknum-oknum Inspektorat ataukah sengaja terjadi pengkondisian situasi terhadap pelaksanaan tupoksi, khususnya terhadap indikasi korupsi pada persoalan anggaran rehabilitasi kantor UPTD Dikbudpora Kalipucang, yang diprediksi terjadi indikasi korupsi sebesar ± 61% dari total anggaran DPA APBD yang telah digulirkan?

Perlu diketahui bahwa inspektorat yang notabene merupakan salah satu andalan sebagai fungsi control dari pemerintah daerah kabupaten pangandaran atas anggaran DPA APBD, seolah-olah malah terjadi pembiaran, hal ini terbukti sampai hari ini tidak jelas progres tindak lanjut dari pihak inspektorat, sehingga pihak inspektorat terlihat tumpul terhadap temuan-temuan khususnya yang ada dilingkungan kerja kantor UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang yang jelas-jelas terjadi indikasi korupsi sebesar ± 61% dari total anggaran DPA APBD yang telah digulirkan atas pembangunan rehabilitasi kantor UPTD Dikbudpora Kalipucang, karena antara database proposal pengajuan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya jauh sekali dari harapan, seharusnya pihak Dinas Dikbudpora dan pihak Inspektorat tegas dan harus ditindak lanjuti kearah ranah hukum dan aturan perundangan yang berlaku, karena dalam hal ini terjadi adanya indikasi kerugian keuangan Negara.

Banyak hal-hal yang aneh, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pencairan anggaran tersebut, yaitu bahwa keberadaan proposal dibuat oleh kepala UPTD Dikbudpora Kec. Kalipucang melalui urusan sarpras di UPTD Kalipucang, yang berisi daftar kebutuhan rehabilitasi ‘Kantor UPTD’ telah disampaikan ke kantor Dinas Dikbudpora atas saran H. Asikin, DPRD Komisi I pada tahun 2015 (arsip proposal ada di Kepala UPTD Kalipucang), dan pada saat akan terealisasi kebutuhan anggaran proposal tersebut turun ± Mei 2016. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan beberapa staf UPTD Kalipucang mengatakan bahwa, saudari Kasubag dipanggil oleh Bendahara Dinas Dikbudpora lalu setelah di kantor Dinas tiba-tiba Kasubag disuruh tanda tangan untuk penerimaan uang anggaran rehabilitasi Kantor UPTD, dan dipesankan bahwa uang anggaran ini tolong langsung dikoordinasikan atau diserahkan kepada Ketua PGRI Kalipucang untuk pelaksanaan rehab kantor UPTD.

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran yaitu Drs. Sobar Sugema, M.Pd. sebagai Kepala Dinas, mengatakan bahwa, “Untuk hal itu secara keseluruhan teknis sudah saya serahkan melalui tim di Kesekretariatan Dinas yang dipimpin oleh Sekdis (H. Tahyo) dan Kasubag Keuangan Disdikbudpora (Jajang), saya sudah perintahkan bahwa semua anggaran DPA APBD silahkan dilaksanakan aja sesuai tata aturan yang ada dan agar dipantau realisasi pekerjaannya, jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang, dan kalau sekarang menjadi persoalan karena ada indikasi korupsi untuk program rehabilitasi Kantor UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang yang didanai lewat DPA APBD, ya saya belum tahu. Coba nanti saya akan klarifikasi dengan tim yang ada dilingkungan Kesekretarian Dinas saya,” ungkapnya.

Demikian juga seperti apa yang dikatakan oleh mantan Kepala UPTD Dikbudpora Pangandaran (Aripin Djalapaksi, red), ketika Tim memergoki beliau sedang membetulkan kendaraannya disekitar PLN Babakan Pangandaran dan Tim mengkonfirmasi berkenaan dengan hal tersebut diatas, beliau mengatakan bahwa, “Betul saya juga mendengar tentang hal itu, ya kalau hal itu benar tolong sikapi dan koordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten agar hal itu segera diluruskan. Karena dalam hal ini saya sebagai staf di Disdikbudpora saat ini tidak memiliki kapasitas untuk bicara tentang hal itu, tetapi nanti hal ini juga akan saya sampaikan kepada Sobar sebagai Kadis. Dan perlu diketahui bahwa saya juga pernah klarifikasi dengan Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa tidak tahu dan tidak diberi tahu oleh siapapun termasuk Kasubag TU ataupun oleh bagian keuangan Dinas Dikbudpora tentang adanya pencairan anggaran DPA untuk pembangunan rehab kantor UPTD tersebut, tahu-tahu ada kegiatan rehab kantor berjalan begitu saja,” ucapnya.

Dan pernah saya (Kepala UPTD Kalipucang, red) tanyakan tentang anggaran dari mana ini, kepada beberapa orang yang berkompeten di lingkungan kedinasan Kalipucang, mereka menjawab. “Aya we,” begitu ungkap Kepala UPTD Kalipucang.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, khususnya pihak Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang notabene telah datang dan melakukan investigasi, dan terindikasi hasilnya tidak jelas keberadaannya, yang seharusnya pihak inspektorat segera menindaklanjuti indikasi kasus tersebut diatas dan kemudian melaporkan kepada atasannya, mengapa harus begitu, karena kita semua tahu bahwa:

  1. Persoalan ini bukan opini tetapi sesuai fakta dilapangan yaitu rehab kantor UPTD dan telah selesai dilaksanakan sampai dengan finishing dan SPJ nya tidak jelas;
  2. Anggarannya jelas milik Negara melalui DPA Disdikbudpora kab. Pangandaran;
  3. Investigasi telah dilaksanakan oleh petugas pihak inspektorat, terlepas hal itu atas perintah atau tidak, bukan itu persoalannya, artinya data awal indikasi penyelewengan sudah ada tetapi penyelidikan dan atau penyidikan tindak lanjut terhadap para pelaku tidak dilaksanakan (hal ini terindikasi indispliner PNS dan bersifat pelanggaran berat atas indikasi pidana korupsi atau terjadi kerugian keuangan negara;
  4. Indikasi korupsi atau indikasi kerugian keuangan negara atas penyelewengan/penyimpangan atas anggaran DPA tersebut dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya jelas-jelas terjadi ketimpangan yang sangat tidak rasional, terkesan diabaikan oleh pihak inspektorat.

Artinya telah terjadi pengkondisian secara bersama-sama (konspirasi) untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atas anggaran DPA APBD yang telah dicairkan sebesar ± 61% dari total anggaran. (JH 898)

2,896 total views, 1 views today