You are here: Home » Priangan Timur » Kota Banjar » Pengembang Nakal, Penghuni Perum Balokang Sebut DPMPTSP Kota Banjar Tidak Tanggung Jawab

Pengembang Nakal, Penghuni Perum Balokang Sebut DPMPTSP Kota Banjar Tidak Tanggung Jawab 

photostudio_1509837682620BANJAR, eljabar.com,– Penghuni perumahan Balokang Permai Dusun Balokang, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat terus mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar pimpinan Sony Horison terkait investor atau pengembang proyek perumahan PT. Disa Pratama Mandiri (DPM) pimpinan Budi Mulyana (direktur) yang telah puluhan tahun menjalankan bisnisnya di wilayah Dusun Balokang. Sebab, sejak tahun 1996 hingga tahun 2017 ini masih tetap eksis meski pihak DPM tidak mempertanggungjawabkan fasos dan fasum.

Endang Huis, H. Enjang, Ajis, Asep, Jaja, Ara, Nana dan masih banyak lagi kompak membenarkan bahwa pengembang PT. DPM telah menghalalkan cara untuk memuluskan bisnisnya.

“PT. DPM ini terkesan menantang masyarakat penghuni Perum Balokang. Faktanya tahun 2013 warga Dusun Balokang Blok A hingga D yang difasilitasi Kepala Dusun Emen melaksanakan rapat (MoU) dengan pihak PT. DPM di bale Dusun Balokang. Dalam gelar acara rapat tersebut dihadiri Kades Balokang, Babinmas dan Babinsa serta perwakilan Kantor Dinas Perijinan Kota Banjar, Antik. Namun pihak DPM tidak mengindahkan MoU itu,” jelasnya.

Isi materi rapat tersebut, tuturnya, warga meminta PT. DPM dapat mempertanggungjawabkan yang sudah merupakan tanggung jawabnya, yaitu membamgun fasos dan fasum. Seperti masjid jami, lapang dan taman, serta normalisasi saluran air,” ungkapnya.

Dan jika tuntutan masyarakat ini tidak di indahkan, maka PT. DPM harus menghentikan bisnisnya membangun perum di Dusun Balokang karena jika dipaksakan nanti akan merugikan konsumen,” tambahnya.

Dari hasil rapat tersebut, PT. DPM pun menyangupinya dan secara bersama sama menandatangani surat kesepakatan. Namun sangat disesalkan, ungkap warga, hingga saat ini PT. DPM mengingkarinya. Tak satupun hasil  MoU diindahkan, justru yang ada lapang tambah mengecil, saluran air semakin dangkal, jalan tambah amburadul, serta masjid jami yang dijanjikannya nihil besar alias omdo,” cetus warga.

Warga pun mempertanyakan, bagaimana tanggung jawab pihak Kantor DPMPTSP atas MoU yang disaksikan Antik sekaligus sebagaj adalah warga Perum Balokang.

photostudio_1509837641159

Masih dikatakan warga Penghuni Perum Balokang, jika tuntutan tidak digubris dinas perijinan warga memastikan Dinas Perijinan Kota Banjar diduga kuat main mata dan dapat jatah dari pihak pengembang PT. DPM. “Dan kami akan mengadukan hal ini ke BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen),” tandasnya.

Pihak DPMPTSP Kota abanjar melalui Kasi Daldu Antik menjelaskan melalui pesan singkat bahwa dirinya hanya sebatas pegawai. “Kami punya pimpinan, silahkan bapak pertanyakan langsung sama kabidnya, bernama H. Ujang,” kata Antik.

Karyawan DPMPTSP menambahkan, belum lama ini pihaknya telah mengundang pihak pengembang untuk datang ke kantor, namun yang datang bukan direkturnya, tetapi pekerjanya. “Kami juga menyesalkan kenapa pihak PT. DPM diundang sementara perwakilan dari warga masyarakat yang telah dikuasakan ke LBH Djalapaksi justru malah tidak diundang,” ucapnya.

Komisaris LBH Djalapaksi, Aripin angkat bicara. Perkara hukum perlu disampaikan agar khalayak dan penegak perda tahu. Pihak PT. DPM pimpinan Budi Mulyana selaku pengembang pada tahun 1996 telah memiliki site plan yang ditandatangani Ojat Sudrajat yang saat ini menjabat kepala inspektorat. “Surat ijin perumahan tersebut dikeluarkan kantor Dinas Perijinan Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2003 Kota Banjar Mandiri terpisah dari Kabupaten Ciamis,” terangnya.

Pada tahun 2013, PT. DPM kembali membuat surat ijin pembangunan perumaham yang baru dari Kota Banjar. Gambar site plan ditanda tangani H. Yoyo Sunaryo yang saat ini menjabat kadis Lingkungan Hidup.

Pertanyaanya, ungkap Aripin, apakah Pemkot Banjar tidak merasa dibodohi pengembang PT. DPM? Sementara PT. DPM awalnya telah memiliki surat ijin membamgun dari Kabupaten Ciamis.

“Pada tahun 2013, Wali Kota Banjar Dr. H. Herman Sutrisno telah mengeluarkan surat ijin membangun baru untuk pengembang PT. DPM.  Sementara pihak Pemkot blBanjar tidak menyadarinya, bahwa PT. DPM telah memiliki surat ijin membangun yang dikeluarkan Bupati Ciamis,” jelasnya.

Wali Kota Banjar, imbuh dia, seharusnya jangan asal menandatangani surat ijin dan jangan asal memberikan ijin. Akan tetapi wajib cros cek dulu kebenarnya dari pada pengembang PT. DPM tersebut. Adapun ijin akan dikeluarkan seharusnya bukan ijin baru, tapi penambahan baru.

“Nah itu baru benar dan dalam hal ini kami yakin Pemkot abanjar dibodohi pengembang PT. DPM. Pasalnya itu pajaknya lari kemana terhitung dari tahun 1996 sampai ke tahun 2013 silahkan hitung pajaknya,” tutupnya. (C2)

9,286 total views, 6 views today