You are here: Home » Priangan Timur » Kota Banjar » Temuan NHP Cukup Bayarlah Utang, Integritas Kades dan DD Dipertanyakan

Temuan NHP Cukup Bayarlah Utang, Integritas Kades dan DD Dipertanyakan 

photostudio_1509750777569BANJAR, eljabar.com,– Menjelang hajat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang, suhu politik di wilayah Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat terus memanas. Terlebih mencuatnya isu tak sedap, meskipun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sejumlah pihak berpendapat, semenjak Kota Banjar mandiri terpisah dari Kabupaten Ciamis dan dipimpin dua periode oleh H. Herman Sutrisno sebagai wali kota, hingga saat ini jabatannya diteruskan sang istri Hj. Ade Uu Sukaesih, SIP justru Kota Banjar dinilai belum mengalami perbaikan signifikan, malah dianggap sebagai ladang empuk bagi penikmat duit rakyat.

Salah satu kasus yang menjadi buah bibir yaitu kucuran dana desa (DD) bernilai miliaran rupiah menjadi bancakan oknum kades di Kota Banjar.

Faktanya, telah diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat beberapa pekan lalu, bahwa tim Auditor Inspektorat Kota Banjar yang handal telah menemukan data (NHP) bahwa DD Balokang periode 2016 dinyatakan hilang entah kemana. Namun dalam hal ini, kata Ojat, Kades Balokang Oding Homsin sekaligus ketua apdesi telah berjanji dan sanggup mengembalikan DD dalam kurun waktu 60 hari kerja lamanya.

Aroma tak sedap lenyapnya DD Balokang sebenarnya telah tersentuh hukum, namun tindakan dan ketegasan dari para penegak hukum dipertanyakan masyarakat Balokang, khususnya mereka yang tergabung di Komunitas Pembaharuan Kota Banjar (KPK-B) pimpinan Herher Rohilin dan Forum Peduli Banjar (FPB) pimpinan Ir. Endang Koswara.

IMG-20171104-WA0002

“Ironis. Sejauh mana tanggung jawab dan fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dan sejauh mana pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang diemban sesuai kapasitas integritas inspektur inspektorat,” kata Herher.

Sedangkan Endang berujar, pertanyaannya, jika pelanggar hukum hanya diperintahkan untuk membayar saja, lalu mana sanksi tegas nya. “Ini uang rakyat loh, bukan uang nenek moyang si oknum,” cetusnya.

Tim Media Online eljabar.com pun mewawancara para perangkat Desa Balokang hingga Ketua BPD Balokang. Mereka menyebutkan, kasus itu terjadi akibat ulah  kadesnya sendiri, yang dalam menjalankan tugasnya semau gue. “Bahkan gaji insentif kami semua benar telah dipinjam oleh Kades Oding untuk membayar hutang,” ungkap mereka.

Ketua BPD Balokang, Obar juga menyampaikan penyesalannya bahwa sebelum kasus ini terjadi, dirinya sudah menyampaikan bahwa proyek APBDes alangkah lebih baik dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat, tidak usah dikerjakan pihak ke tiga, terkecuali dalam bentuk pengadaan barang. “Namun usulan saya tidak digubris, maka inilah yang terjadi. Entah kemana duitnya, kami juga tidak mengetahuinya,” ungkap Obar.

Menyikapi maraknya dugaan korupsi ditubuh pemerintahan Kota Banjar, Ketua GNPK RI Jawa Barat, Nana Hadiwinata angkat bicara. Menurut dia, menjamurnya persoalan di Pemkot Banjar hingga dibongkar para pegiat antikorupsi di Kota Banjar beserta komunitas elemen masyarakat yang tergabung dalam FPB, patut diapresiasi.

“Saya selaku Ketua GNPK RI Jabar juga fokus dan spesifik dalam pencegahan korupsi. Kami sangat mendukung penuh dan mengapresiasi kinerja rekan-rekan melakukan pengawasan terhadap seluruh tatanan penyelenggaraan kepemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif,” kata Nana.

Menurutnya, hal ini telah menunjukan bahwa masyarakat Banjar mulai punya keberanian untuk lebih kritis. “Saya berharap nantinya agar kasus-kasus di Kota Banjar, baik itu soal penyimpangan keuangan negara, persekongkolan dalam suatu kegiatan proyek dan bahkan kasus yang menyangkut hukum pidana yang saat ini tertunda, terhenti, dihentikan tanpa alasan hukum yang jelas dapat segera menemukan titik terang. Saya akan mendorong penegak hukum di Kota Banjar agar memberikan penjelasan jelas saat kami klarifikasi nanti,” paparnya.

Dia menyebutkan, jika dalam hal ini ternyata ada oknum penegak hukum yang terlibat, naka pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengadukannya kepada Kompolnas RI dan Komisi Kejaksaan RI sebagai Mitra GNPK RI.

“Dalam kondisi sekarang ini, yakni menjelang pelaksanaan pilkada serentak, kita seluruh elemen masyarakat harus lebih lebih ketat dan lebih gigih dalam melakukan pengawasan, karena biasanya pada tahun politik ini, cenderung banyak penyimpangan keuangan negara. Terlebih jika incumben maju pada pilkada mendatang,” pungkasnya.  (JH 898 )

3,661 total views, 4 views today