You are here: Home » Priangan Timur » Kabupaten Pangandaran » Terkait ‘Dana Bantuan Pangandaran Hebat’, Kebijakan Bupati No. 42 Tahun 2016 di Plintir Oknum UPTD?

Terkait ‘Dana Bantuan Pangandaran Hebat’, Kebijakan Bupati No. 42 Tahun 2016 di Plintir Oknum UPTD? 

dana-bantuan-pangandaran-hebat01PANGANDARAN, eljabar.com — Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh Jeje Wiradinata sebagai Bupati memang patut diacungi jempol. Pasalnya melihat fakta yang ada di lapangan Kabupaten Pangandaran yang baru seumur jagung tampak terlihat semakin pesat kemajuannya dalam berbagai bidang khususnya di bidang insfrastruktur pembangunan jalan, dapat dikatakan hampir merata di sepuluh kecamatan yang ada di wilayah Pangandaran telah beraspal hotmick.

Kabupaten Pangandaran di bawah kendali Bupati Jeje Wiradinata semakin dapat dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh warga maayarakatnya maupun oleh para turis domistik dan luar negeri yang hendak berlibur di Kota Pangandaran, jalan-jalan yang awalnya amburadul kini jalan tersebut bagus dan telah berhotmick.

Terlebih dari itu, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata memang hebat sesuai dengan motonya “Pangadaran hebat”. Tepatnya 4 Nopember 2016 Bupati Pangandaran telah mengeluarkan sebuah surat dan menandatanganinya dalam bentuk Perbub (Peraturan Bupati) No. 42 tahun 2016, yang isinya bupati menetapkan memberikan bantuan dana yang judulnya ‘Pangandaran Hebat’ yang diperuntukan setiap sekolah baik itu SD/MI/SMP/MTs, SMA/SMK/MAK tanpa di pilih kasih, besaran anggaran dananya tersebut mengacu kepada banyaknya jumlah siswa dari masing-masing sekolah, sesuai Juknis untuk siswa SD Dan MI mendapatkan bantuan sebesar Rp 200,000,00,- per tahunnya dan untuk Siswa SLTP/MTs  sebesar Rp  350,000,- per tahunnya serta untuk siswa SLTA sederajat sebesar Rp 1,200,000,- per tahunnya.

Melihat berdasarkan data Juknis Perbub tersebut, untuk pencairan anggaran dana Pangandaran Hebat teraebut diterima dan dikelola secara langsung oleh para kepala sekolah yang mekanismenya diketahui oleh Komite Sekolah setempat.

Bantuan anggaran dana Pangandaran Hebat tersebut di ambil dari dana APBD Kabupaten Pangandaran yang peruntukannya  guna keperluan diantaranya kebutuhan pribadi siswa, Investasi, Oprasional Non Personal, dan Oprasional Personal. Berdasarkan SK Bupati diterangkan bahwa UPTD Pendidikan adalah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan untuk Tingkat sekolah SLTP dan SMA sederajat Kepala Sekolah tertunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Indikasi Penyalahgunaan Anggaran

Namun dalam hal ini sangatlah disesalkan, kebijakan Bupati Pangandaran yang begitu mulia dan tulus tersebut justru malah tercoreng oleh oknum UPTD Pendidikan. Seperti oknum UPTD Kecamatan Kalipucang berdasarkan keterangan dari berbagai nara sumber yang dihimpun belum lama ini mereka menerangkan. Kepala UPTD Pendidikan Kalipucang diduga telah menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya dengan memaksakan diri mencairkan anggaran dana Pangandaran Hebat (bantuan siswa) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bantuan anggaran dana Pangandaran Hebat untuk siswa sekolah dasar tersebut oleh UPTD pendidikan Kecamatan Kalipucang dipakai untuk membeli barang-barang elektronik seperti Laptop, Printer, Kipas Angin dan mesin pengadaan peralatan Studio Visual Proyektor, yang kemudian barang-barang tersebut dibagikan ke delapan sekolah yaitu SDN 1 Emplak, SDN 2 Ciparakan, SDN 1 Tunggilis, SDN 4 Tunggilis, SDN 4 Putrapinggan, SDN 2 Banjarharja, SDN 1 Putrapinggan dan SDN 2 Cibuluh. “Bayangkan saja diwilayah UPTD Pendidkan Kalipucang ini jumlah sekolah dasar saja sebanyak 31 sekolah,” ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Lebih lanjut kata sumber, “Mereka melihat data bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB ) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan Kalipucang tertuliskan nominal Rp 56.800.000,-, menurut kami pembelian barang elektronik yang dibeli oleh Kepala UPTD dari toko TS yang ada di wilayah Kota Sidareja Jawa Tengah itu tidak sesuai dengan standar harga di pasaran. Hal ini sangat jelas sekali dengan melihat dasar bukti tersebut, pastinya terindikasi mark up atau penggelembungan harga, dan juga menduga perlakukan UPTD Pendidkan Kalipuang ini tidak bekerja sendiri tentunya dipersoalan ini ada beberapa peran yang terlibat,” bebernya.

Kamis (22/12/2016) Tim pernah mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dan berbincang-bincang dengan Jajang sebagai Kasubag Keuangan. Saat dikonfirmasi, Jajang mengatakan bahwa dalam ini, “Kami sama sekali tidak tahu-menahu, silahkan pertanyakan langsung kepada Asep, Kasi Program yang lebih mengetahui dipermasalahkan,” ucapnya.

Sementara Asep, Kasi Program menjelaskan bahwasannya sah-sah saja sekalipun UPTD Kalipucang tidak bersandar kepada aturan Perbup Nomor : 42 Tahun 2016, karena UPTD adalah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tertunjuk. Asep juga menambahkanya Kapasitas UPTD selaku KPA boleh-boleh saja untuk mencairkan angaran dana Pangandaran Hebat dan UPTD diperbolehkan juga untuk membelanjakannya.

Saat Tim meminta klaripikasi kepada Kadisdik Pangandaran, Drs. Sobar Sugema, M.Pd di hari yang sama, atas penjelasannya, telah terjadi simpang siur apa yang dikemukakan oleh Asep, Bagian Program. Dan pada saat itu juga Kadisdik langsung memanggil Asep selaku Bagian Program, Kadisdik pun mengatakan, “Sep… tolong saya wanti-wanti bahwa realisasi dan pengggunaan dana Pangandaran Hebat jangan menyimpang dari Perbub Nomor : 42 Tahun 2016,” kata kadisdik dengan nada tinggi.

Lebih lanjut Kadisdik dengan tegas mengatakan bahwa kapasitas UPTD Pendidikan itu sama sekali tidak di perbolehkan untuk membelanjakan anggaran  Pangandaran Hebat bantuan siswa tersebut. “Melihat berdasarkan aturan Perbub  Nomor : 42 Tahun 2016 diterangkan bahwa yang lebih berhak untuk membelanjakan dana anggaran Pangandaran Hebat adalah para kepala sekolah dan para kepala sekolah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkanya. Kapasitas UPTD  tidak memiliki hak untuk mengaturnya yang apalagi untuk membelanjakannya,” tegasnya.

Masih dikatakan Kadisdik Pangandaran, “Dan kalau saja benar seperti itu adanya berarti UPTD Pendidkan wilayah Kalipucang telah menyalahgunakan kewenangan dari jabatanya. Pengadaan barang melebihi dari angka Rp 50.000.000,- harus melalui CV tertunjuk, kapasitas UPTD dan PPTK hanya sebatas mengawasi kegiatan saja,” tandasnya.

Sabtu (24/12/2016) Tim berhasil mewawancara para kepala sekolah melalui sambungam telepon. Dapat di simpulkan, dari Sembilan kepala Sekolah yang ada di wilayah UPTD Kalipucang mereka berpendapat sama bahwa mereka merasa kecewa atas kebijakan yang di ambil UPTD Kalipucang ini. “Bayangkan saja, satu UPTD Kalipucang jumlahnya ada 31 sekolah dasar, kalau di rata-rata satu sekolah seratus siswa berarti sudah 3.100 siswa dikalikan Rp 200.000/siswa sudah berapa, silahkan hitung saja sendiri,” ungkapnya.

“Hal ini sungguh keterlaluan sekali. Masa, setiap sekolah hanya di berikan Alat-alat elektronik saja yang harganya fiktip alias tidak jelas, masa harga Printer merk canon Rp 1.300.000,-. Perkiraan kami itu paling juga harganya Rp 650,000,” ungkapnya penuh nada kekesalan.

Belum lagi diungkapkan Kepala Sekolah Ciparakan, “Kami mendapatkan satu unit infokus dan dua kipas angin masa harganya Rp 5.800.000,- hehe.. , “ kata dia sambil tertawa mengatakannya, dan dalam waktu dekat kami secara kompak akan mempertanyakannya kepada K3S. (JH 898)

1,707 total views, 8 views today