You are here: Home » Priangan Barat » Kabupaten Sukabumi » Tukang Bangunan Harus Masuk Formasi Perekrutan Aparatur Sipil Negara

Tukang Bangunan Harus Masuk Formasi Perekrutan Aparatur Sipil Negara 

rps20160726_153108PURWAKARTA,eljabar.com — Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terlihat begitu ‘gemas’ melihat formasi Aparatur Sipil Negara di wilayahnya. Pasalnya, tenaga Aparatur Sipil Negara hanya bekerja pada tatanan administratif semata. Padahal menurut dia, seharusnya Aparatur Sipil Negara seharusnya memiliki peran yang dominan dalam percepatan pembangunan.

Bupati yang akrab disapa Kang Dedi tersebut menilai seharusnya ada reformasi kepegawaian dengan pendekatan tugas pokok dan fungsi yang lebih diarahkan pada pelaksanaan teknis pekerjaan bukan administrasi. Menurut dia ini penting dilakukan agar pembangunan berjalan secara linier dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan.

“Kalau pembangunan mau cepat, para tukang bangunan harus menjadi Aparatus Sipil Negara, tukang aduk dan tukang cor juga. Semua pelaksanaan proyek pemerintah dapat dikerjakan oleh mereka dengan peran serta masyarakat secara gotong royong”. Kata Dedi yang ditemui oleh Humas Pemerintah Kabupaten Purwakarta hari ini Selasa (26/7) di rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 Purwakarta.

Dedi pun mengusulkan agar proyek pemerintah yang tidak membutuhkan teknologi yang rumit dapat dilaksanakan tanpa melalui proses lelang. Selama ini, tahapan lelang proyek harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

“Membuat jalan Kabupaten pun kan harus melalui Perpres itu terlebih dahulu. Ini menjadi hambatan tersendiri bagi kami di daerah. Seharusnya kan untuk membangun jalan hot mix atau beton kan bisa gotong royong saja oleh masyarakat dan ASN ahli bangunan”. Kata Dedi menambahkan.

Jenjang waktu dan proses yang lama pun turut dikeluhkan oleh Dedi, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baru kemudian Pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah dengan DPRD.

Proses panjang itu harus dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah itu baru dibentuk panitia lelang belum lagi jasa konsultan ikut memperpanjang proses itu.

“Masuk lelang tapi gagal lelang, tidak ada pemenang. Padahal mau bikin jalan beton. Mau bikin gedung sekolah tapi prosesnya sangat panjang. Kalau memakai prinsip gotong royong, hari ini perencanaan kan besok sudah bisa dilaksanakan”. Ujar Dedi kembali.

Bupati yang tidak memiliki pakaian dinas ini mengaku sangat ingin memangkas birokrasi yang panjang demi kesuksesan pembangunan. Soal pertanggungjawaban anggaran ia mengatakan Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan masih efektif untuk melakukan audit secara objektif terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

“Soal audit mah sudah ada Inspektorat dan BPK, tapi soal teknis pekerjaan saya kasih contoh ini Taman Maya Datar dibuat oleh Tenaga Harian Lepas yang bukan Aparatur Sipil Negara”. Pungkas Dedi. (HM/018)

278 total views, 1 views today