You are here: Home » Megapolitan » Kabupaten Bekasi » Udih Korban Kebijakan, Berjuang Ditengah Himpitan Kota

Udih Korban Kebijakan, Berjuang Ditengah Himpitan Kota 

2016-03-11_21.55KAB. BEKASI, elJabar.com – Ditengah – tengah keramaian kota dengan jumlah penduduk sekitar ± 2 juta jiwa, dan ± 2000 perusahaan yang berada di Kab Bekasi, pada zaman orde baru tahun 1989 mulailah pembangunan kawasan industri jababeka ( Jakarta, Bandung Bekasi Karawang ) yang mana kawasan tersebut di bangun untuk menyangga ibukota negara yaitu Jakarta.

Dan pada saat itu terjadi yang namanya perpindahaan /urbanisasi penduduk dikarenakan adanya program pemerintah yg memberikan harapan kepada masyarakat . Namun ironis sekali setelah 10 tahun kemudian, tepatny pada 1998 – 1999 terjadiny reformasi besar-besaran oleh mahasiswa,  yang menginginkan kebebasan, dan pemerintahan yang demokratis. Akibatny terjadilah yang namanya krisis moneter, sehingga menyebabkan banyak sekali perusahaan yang hengkang ke luar negeri dan banyak karyawan-karyawan perusahaan yang di PHK.

Sebut saja warga asli Bekasi, Udih (40) lulusan SMP yang menjadi korban PHK dan Krismon 98/99. Saat di temui eljabar.com di kediamannya, Kp. Siluman RT.02/01 Desa Mangun Jaya Tambun Selatan, ia sekarang beralih profesi menjadi seorang pengrajin gelang karet anak-anak dengan modal 2 jt sisa hasil ia kerja selama ±4tahun di sebuah perusahaan tekstil  kawasan industri Cikarang Kab. Bekasi.

Sudah 10 tahun sejak 2006 ia mulai usaha dengan membuat kerjinan tangan gelang anak-anak, yang setiap hari ia jualan keliling kampung dengan sepeda motor butut yang sudah tidak layak pakai. Ia mengais rejeki di sekolah – sekolah yang ia singgahi, dimana perharinya ia mampu mendapatkan uang 40 ribu – 70 ribu sehari.

“Kalau lagi ramai bisa sampai 100rb, bisa bawa pulang. Kalau lagi sepi, ya paling cuma 30 ribu, itu juga Alhamdulillah, yang penting bisa menyambung hidup,” katanya, sambil berlinang air mata. “Selama Saya usaha saya tidak pernah mendapatkan bantuan, baik uang maupun barang dari pemerintah, padahal usaha saya sudah cukup lama,” tambahnya.

Menurut salah seeorang kader Partai Gerindra Kab. Bekasi, Adnan Ali, ST., adanya perubahan aturan atas bantuan APBN/APBD harus diberikan kepada penerima yang ebrbadan hukum, ini sudah menindas hak masyarakat miskin, yang tidak mungkin memiliki usaha yang berbadan hukum, seperti kasus Udin tersebut.

“Aturan yang dikeluarkan pemerintah melarang pemberian hibah/bantuan dari  APBD/APBN kepada lembaga dan masyarakat yang tidak berbadan hukum. Artinya aturan baru tersebut sudah menindas pengusaha kecil yg bermodalkan pas-pasan. Dan memperkaya pengusaha besar yang sudah mumpuni dan mempunyai legalitas yang sah secara hukum,” tandasnya.

Untuk itulah, hal ini menurut Adnan, merupakan tugas bersama terutama para legislatif yang duduk merombak kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.  (A. bib)

250 total views, 1 views today