You are here: Home » Priangan » Kota Cimahi » UMK 2018 Mengacu PP 78/2015

UMK 2018 Mengacu PP 78/2015 

UMK 2018 Mengacu PP 782015

CIMAHI,eljabar.com — Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi, Maria Fitriana menjelaskan penghitungan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi untuk tahun 2018 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dengan demikian, usulan UMK masih belum mengakomodir keinginan para buruh di Kota Cimahi. Meski begitu, pihaknya tetap sepakat formula penghitungan upah masih mengacu pada inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan sepakat sesuai PP No 78/2015. Kalau KHL masih sebagai pembanding saja,” kata Maria, kepada pewarta, Jumat (17/11).

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan, kenaikan UMK tetap sebesar 8,71%. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan forulmulasinya mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Asep Herman, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi menyebutkan, usulan kenaikan UMK tahun 2018 sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan UMK dari Gubernur pada 21 November 2017.

Pemkot Cimahi menetapkan, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Cimahi tahun 2017 ialah sebesar Rp2,3 juta. Angka tersebut naik sebesar 13,32% dari tahun 2016 yang hanya Rp2,1 juta. Penetapan KHL tersebut merupakan hasil survey kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan Oktober 2017 di sejumlah pasar di Kota Cimahi.

Untuk menentukan KHL tahun 2017, ada sekitar 60 komponen yang akan disurvey harga. Di antaranya kebutuhan sembako, sandang, pangan, papan, transportasi, rekreasi dan sewa kamar.

“Naiknya sekitar Rp 270.000. Rata-rata kebutuhan naik, seperti listrik, kos-kosan,” pungkasnya.

126 total views, 2 views today