You are here: Home » Priangan Timur » Kota Banjar » Warga Penghuni Perum Balokang Sebut Dinas Perijinan Kota Banjar  Ada Main Mata Dengan PT. DPM 

Warga Penghuni Perum Balokang Sebut Dinas Perijinan Kota Banjar  Ada Main Mata Dengan PT. DPM  

photostudio_1509598441078Banjar,eljabar.com — Warga masyarakat dusun balokang desa balokang kecamatan banjar penghuni komplek perumahan balokang permai belum lama ini 1/11 mendatangi kantor LBH Djalapaksi di jalan brigjen M, Isa No. 114 ,berdasarkan pantauan eljabar. Com kedatangan mereka di kantor LBH Djalapaksi ketika di tanya eljabar mereka akan mempertanyakan tuntutan warga masyarakat  perum Balokang dusun balokang desa balokang kepada investor/pengembang proyek perumahan yaitu PT. Disa Pratama Mandiri yang dalam melaksanakan bisnis nya Investor tersebut tidak bertanggung jawab terhitung dari tahun 1996 hingga saat ini tahun 2017 telah mengabaikan tanggung jawabnya PT. DPM sama sekali tidak membangun fasos  dan fasum selain yang dia bangun hanya jalan saja ucapnya bahkan masih kata mereka PT. DPM di bawah pimpinan Budi Mulyana selaku direktur terkesan menantang kami warga dusun balokang ujarnya perlu kami utarakan pada tahun 2013 kami warga masyarakat telah melakukan MOU dengn PT. DPM yang pada saat gelar rapat tersebut di saksikan oleh Muspika kecamatan banjar berikut hadir juga perwakilan dari Kantor dinas perijinan bernama ibu Antik  (data terlampir) yang kami sesalkan kata masyarakat PT. DPM telah menciderai warga dia tdk mengindahkan keputusan hasil rapat (MOU) yang mana telah dia tandatanganinya dan berjanji akan membangunkan fasos dan fasum yang merupakan tanggung jawabnya di atas site plan yang di tuntut oleh warga yaitu adanya masjid jami ,normalisasi saluran air pembangunan lapang dan taman.

Dan dalam hal ini kami warga masyarakat kecewa berat ternyata PT. DPM telah membodohi kami kami semua PT. DPM telah memanipulasi data terkait Site Plan (gambar)  perumahan yang  awal yg di tanda tangani oleh ojat sudrajat yang saat ini dia  ojat menjabat kepala inspektorat. Yang ironisnya pada tahun 2013 di tempat yg sama di lokasi yg sama justu ada aite pla. Baru yang di tandatangani oleh yoyo suharyono yg saat ini yoyo menjabat kadis Lingkungan hidup. Bebernya 

Dalam hal ini Kami melihatnya telah ada kong kalikong antara kantor dinas DPMPTSP  kota banjar dengan pihak pengembang. Sehingga akibat ulah nya masyarakt sangat di rugikan. Tegasnya.

Ketua LBH Djalapaksi Jaja Hanaedi melalui pengacarnya Adam Kadarusn SH dan Asep Adad untk segera meneruskan laporan aduan dari masyarakat untuk segera di teruskan ke kantor BPSK ( Badan Perlindungan Sengketa Konsumen) yang ada di tasikmalaya ucapnya.

Dan Ketua LBH juga meminta kepada warga dusun Balokang untuk bersabar dulu kita tunggu niat baik dari pengembang PT. DPM yang sedang di Fasilitasi oleh kantor DPMPTSP di bawah pimpinan H. sony horison ungkapnya kita sabar menunggu karena sepertinya kantor perijinan lagi kebingunga  setela melihat data tentang adanya bukti surat Site Pllan ganda, yang jika mereka menyadarinya hal yang sebenarnya pemkot banjar telah di bodohi oleh pengembang PT. DPM karna PT. DPM dalam menjalankan bisnisnya memakai site plan baru yang di buat pada tahun 2013 sehingga wali kota banjar mengeluarkan SK baru.. Pertanyaannya sedari tahun 2013 mundur ke belakang tahun 1996 adanya site lawas kemana itu masuk pajaknya. Jelasnya

Berdasarkan pantauan eljabar dan keterangan dari Kantor DPMPTSP kota banjar bahwa belum lama ini kantor DPMPTSP telah memanggil Direktur PT. DPM namun yang hadir pada saat itu hanya perwakilannya  entah apa yang di bicarakanya kami tidak tau yang jelas dia datang dan menurut hemat kami kenapa pihak LBH Djalapaksi tidak di undang sehingga persoalan ini perum balokang. Belum terpecahkan Solusinya. Ungkapnya

Ketua GNPK-RI Nana Hadiwinata saat di minta pandangan oleh eljabar terkait pengembang nakal dan kantor perijinan kurang pro aktif.

Menurut ketua GNPK.. Kami melihatnya di kota banjar ini terlalu banyak persoalan faktanya banyak sekali pengaduan kepada kami ungkap nya

Terkait site plan ganda  yang di miliki oleh pengembang PT. DPM dan surat ini IMB (ijin mendirikan bangunan)

Itu satu paket artinya tidak mungkin dinas perijinan tidak tau adanya site plan ganda di lokasi yg sama dn tempat yg sama lahhh… Itu audah kong kalikong coba aja kejar terss sama media  atau LBH ilyang membongkarnya nanti akan ketahuan siapa saja para aktor aktornya .

Karena kasus di banjar bukan saja perijinan tapi inspektorat kota banjar juga sdh tidak berjalan lg di atas rel nya yang di kedepankan hanyalah kepentingannya belaka. Buktinya Kasus balokang tak tersentuh hukum, Kasus desa kujangsari tidak jelas entah kemana 

Kasus bendahara kecamatan langensari yang menggelapkan duit para kader kelurahan bojong kantor juga tidak jelas. Nah disitulah hal kecil saja inspektorat kota banjar ciri bukti tidak mampu bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. (pungkasnya)  JH 898

 

2,783 total views, 3 views today