MoU antara Pemkab Sumedang dengan Polres Sumedang Disaksikan Oleh Seluruh Unsur Tiga Pilar Kamtibmas

MoU antara Pemkab Sumedang dengan Polres Sumedang Disaksikan Oleh Seluruh Unsur Tiga Pilar Kamtibmas. (Foto. Humas Pemkab Sumedang)
MoU antara Pemkab Sumedang dengan Polres Sumedang Disaksikan Oleh Seluruh Unsur Tiga Pilar Kamtibmas. (Foto. Humas Pemkab Sumedang)

SUMEDANG, eljabar.com — Seluruh unsur tiga pilar Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sumedang, pada waktu bersamaan berkumpul di Aula pertemuan Asia Plaza Sumedang dalam sebuah acara Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Kepolisian Resort Sumedang, Rabu, (6/12/2017) pagi.

Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata, S.IK yang merupakan salah satu unsur tiga pilar tingkat kabupaten selain Bupati Sumedang H. Eka Setiawan serta Dandim 0610 Sumedang I Made Mertha Yasa, MoU yang dilaksanakannya saat itu adalah guna penanganan segala permasalahan Dana Desa (DD) yang ada di lingkungan Pemkab Sumedang.

“Dengan besarnya anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh seluruh desa yang ada di lingkungan Pemkab Sumedang melalui para Kepala Desa, hendaknya jangan sampai para Kades ini nantinya kebingungan dalam hal pemanfaatan DD, apalagi bila sampai gelap mata karena bila sampai terjadi hal itu maka akan masuk wilayah pidana,” ujar Hari.

“Untuk itu, lanjut Hari, kami dari Polres Sumedang juga membuka pintu bagi para Kades apabila hendak melakukan konsultasi terkait pemanfaatan Dana Desa yang diterima, sehingga menghindarkan diri dari kemungkinan menyelewengkan Dana Desa,” bebernya.

Dikatakan Hari, MoU yang dilaksanakan bersama Pemkab Sumedang saat itu juga merupakan tindaklanjut di daerah, setelah sebelumnya terlebih dahulu dilakukan di tingkat pusat, yakni MoU yang dilakukan antara Menteri Desa, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri tentang penanganan permasalahan  Dana Desa.

“MoU inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi kami (Polres Sumedang) untuk melaksanakan fungsi pencegahan aksi adanya penyelewengan Dana Desa,” terangnya.

“Dengan demikian, mulai tahun 2018 kita akan mulai menggiring anggaran ini (DD) agar jangan sampai keluar dari jalurnya. Terlebih lagi berdasarkan informasi, tahun depan (2018) DD yang akan diterima tiap desa nominalnya bertambah sebesar satu miliar, sehingga masing-masing desa akan menerima sekitar 2,5 miliar,” imbuhnya.

Masih menurut Hari, atas arahan Kapolri dirinya juga menuturkan bahwa para Bhabinkamtibmas pun harus mampu memberikan penyuluhan terkait penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa.

“Pada kesempatan ini saya berpesan kepada para Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Kades selaku unsur tiga pilar di tingkat desa, ayo kita kawal Dana Desa, jangan sampai kita tidak bisa mengelola anggaran DD apalagi ujung-ujungnya ada tindakan penyelewengan dana yang ada,” tukasnya.

Sementara itu, selepas melakukan penandatanganan kerja sama, dituturkan Bupati bahwa tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sasaran dari alokasi Dana Desa utamanya adalah untuk pembangunan seperti infrastruktur. Selain itu dialokasikan pula untuk Kesehatan Masyarakat, produksi distribusi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, pemberdayaan masyarakat, bantuan hukum untuk masyarakat, dan lain sebagainya yang pada dasarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Eka.

Dengan demikian, Bupati menuturkan penggunaan Dana Desa ini harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa. “Dana Desa ini harus bermanfaat bagi masyarakat, namun tentu dalam penggunaannya harus mengikuti semua pedoman yang berlaku,” ujarnya.

“Insya Allah sejak awal kita akan pandu juga dalam hal pemanfaatannya supaya tidak ada yang menyalahi aturan, karena baik implementasi rencana program hingga administrasinya tentu harus bagus,” pungkasnya. (Abas,Arip)

Categories: Uncategorized