Verifikasi Bukan Mempersulit Parpol 

photostudio_1513430487527Bandung,eljabar.com —  Verifikasi bukan untuk mempersulit parpol. Sepanjang normatifnya terpenuhi, KPU Jawa Barat tidak akan mempersulit. Lebih baik kita capek sedikit mempersiapkan verifikasi daripada capek revisi data. Demikian antara lain dikemukakan Yayat Hidayat, saat membuka Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Aula Setia Permana, Jl. Garut Bandung (13/12). Kegiatan itu dihadiri seluruh pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, perwakilan pengurus partai politik yang ada di Jawa Barat, dan partai baru yakni PSI, Partai Berkarya, Perindo, dan Partai Garuda.

Menurut Yayat, forum itu bertujuan memperlancar verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai undang-undang. “Verifikasi ditingkat provinsi tidak akan memakan waktu lama, satu hari juga selesai,” katanya seraya berharap semua parpol mempersiapkan dokumen yang akan diverifikasi. Yayat juga berharap semua parpol di Jawa Barat sama rasa dan sama sama menjalankan amanah demokrasi dengan suka cita dan saling bersinergi untuk suksesnya pemilu.

Pada kesmpatan yang sama, Komisioner KPU Jabar lainnya, Agus Rustandi menyampaikan, “Mutarlih untuk pemilu di 2019 tidak akan ada coklit dan mutarlih, karena kegiatan itu dilakukan 20 Januari – 18 Februari 2018. Oleh karena itu seluruh parpol diharapkan serentak mengawasi mutarlih.”

Agus juga mengingatkan, jika ada pengurus parpol yang belum terdaftar di DPT segera daftarkan, karena saat verifikasi DPT masih terdapat data ganda. Kegandaan data yang ada di Jawa Barat mencapai satu jutaan. Dari pemilu terdahulu daftar pemilih sekitar 33 ribu sekarang menjadi 32 ribu.

“Kewenagan penetapan keputusan verifikasi ada di KPU RI. KPU provinsi hanya penerimaan berkas, penelitian administrasi, dan penelitian hasil perbaikan. Untuk verifikasi faktual parpol, KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) setiap partai harus hadir di lokasi verifikasi dengan menyertakan dokumen KTP, KTA, SK Kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan parpol, dan surat keterangan domisili sekretariat parpol,” kata Agus.(red)

Categories: Uncategorized