Polemik Pemecatan DPAC Ala DPC Kab. Sumedang, Picu Reaksi Kader Senior Partai Demokrat

photostudio_1514560759506
Kader senior Partai Demokrat, Yan Rizal Usman ( kiri ) angkat bicara atas polemik di DPC Partai Demokrat Kab.Sumedang. eljabar.com : Kiki Andriana

SUMEDANG, eljabar.com – Menjelang perhelatan Pilkada Sumedang 2018 mendatang, perselisihan ditubuh Partai Demokrat kian meruncing, seperti berita yang dilansir eljabar.com sebelumnya, dituding telah melakukan pencemaran nama baik kepada bakal calon wakil bupati Sumedang yang maju melalui jalur perseorangan yang juga merupakan kader puteri Partai Demokrat Kab.Sumedang, Sonia Sugian, melaporkan Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Sumedang Otong Dartum ke Polres Sumedang dan Panwas Kab.Sumedang.

Polemik perpecahan ditubuh DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang yang berujung pemecatan kepada ke- 17 pengurus DPAC yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kab.Sumedang tersebut pun menimbulkan reaksi keras dari kader senior Partai Demokrat, Yan Rizal Usman.

Yan Rizal menjelaskan, bahwa DPAC Partai Demokrat yang sah adalah DPAC yang memiliki surat keputusan ( SK ) bahkan terlegalisir di tahun 2014, terkecuali, lanjut Yan, kader partai yang mengundurkan diri dan yang sudah meninggal dunia baru bisa diganti, Sedangkan untuk pergatian pengurus DPAC ada mekanisme yang harus di patuhi semua kader, yakni dengan melaksanakan melalui musyawarah antar cabang ( Musancab ), Sedangkan Musancab yang dilakukan oleh DPD saat dirinya menjadi Komwasda, membatalkan karena perintah dari Musancab konsideranya salah, Seharusnya AD/ART 2015 tapi perintahnya AD/ART 2013, “ Konsideranya saat itu cacat hukum makanya kami batalkan, Jadi, menurut Yan, DPAC yang sah setelah dilegalisir pada tahun 2014 yang ditandatangi oleh ketua DPD yang saat itu diketuai oleh Iwan Sulanjana bersama sekretarisnya,” Sebut Yan Rizal kepada eljabar.com saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Jumat (29/12/2017)

Ditambahkan Yan,  DPC tidak berhak untuk memecat karena SK DPAC di tandatangani oleh DPD, Jadi aturan Partai Demokrat itu satu tingkat diatas, kalau DPC hanya memiliki hak di ranting, kendati demikian, DPC memiliki kewenangan untuk mengatur DPAC, tetapi untuk memberhentikan DPAC itu harus melalui mekanisme.“ Katanya.

Untuk memberhentikan dan menggantikan pengurus DPAC itu ada mekanisme yang harus di tempuh melalui rapat pleno, Contohnya, melanggar AD/ART hasil pleno itu dikirim ke komisi pengawas DPD, Setelah itu, lanjut Yan Rizal, dilakukan teguran dahulu, hingga teguran kedua, dan apabila tidak diindahkan baru pengawas DPD memberikan surat ke DPD untuk memberhentikan DPAC, “ Jadi bukan DPC yang serta merta memberhentikan DPAC, dan jika saja ada usulan pemberhentian oleh DPC tetap harus melalui mekanisme dengan diadakannya rapat pleno,” Kata dia.

Disebutkan Yan Rizal, pihaknya mengatakan perlu diketahui bersama, saat ini DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sumedang dijabat oleh Pelaksan Tugas, dan saya tegaskan sekali lagi seorang Plt DPC Partai Demokrat Kab. Sumedang, Otong Dartum tidak berhak untuk melakukan pemecatan kepada pengurus DPAC, Jangankan Plt DPC Devinitif saja tidak berhak memecat DPAC, “  Jika tidak paham sebaiknya di baca AD/ART Partai Demokrat, disitu telah dijelaskan bahwa DPC tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan, kendati demikian, menurut Yan Rizal, jika DPAC merasa diancam dan mendapat tekanan dari DPC sebaiknya DPAC mengadukan ke DPD dengan membawa bukti,” Tegasnya

Seperti berita yang dilansir sebelumnya, perpecahan ditubuh DPC Partai Demokrat Kab.Sumedang tersebut terpicu dari pernyataan dari ke-17 DPAC Partai Demokrat Kab.Sumedang yang menyatakan untuk memenangkan Sonia Sugian yang mendampingi Setya Widodo di Pilkada Sumedang, 2018 mendatang melalui jalur perseorangan, padahal, DPP Partai Demokrat telah merekomendasikan Erwan Setiawan sebagai calon wakil bupati Sumedang untuk mendampingi politisi PPP Dony Ahmad Munir. (*)

Categories: Uncategorized