Saat Kampanye Damai Pilkada Sumedang, Pasangan Calon Melanggar ?

Deklarasi dan karnaval kampanye damai Pilkada Sumedang mendapat kritik pedas dari sejumlah masyarakat Kabupaten Sumedang. eljabar.com : Kiki Andriana
Deklarasi dan karnaval kampanye damai Pilkada Sumedang mendapat kritik pedas dari sejumlah masyarakat Kabupaten Sumedang.
eljabar.com : Kiki Andriana

eljabar.com : Kiki Andriana

SUMEDANG, eljabar.com — Pasca deklarasi dan karnaval kampanye damai lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang yang menjadi peserta di pertarungan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Kabupaten Sumedang, Sabtu ( 17/02/2018 ) kemarin, menuai kritik pedas dari sejumlah masyarakat kabupaten Sumedang, sejumlah masyarakat menilai kampanye damai tersebut diwarnai dengan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh masing masing pasangan calon.

“ Aturan kampanye yang ditetapkan oleh KPU Sumedang dan disosialisasikan oleh KPU beserta Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu), bahkan semua pasangan calon sudah berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif saat kampanye damai, kondusif dalam arti seluas-luasnya selama masa Pilkada di Kabupaten Sumedang, yakni mentaati segala peraturan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang serta bersedia menyelesaikan perselisihan sesuai dengan proses dan mekanisme yang telah ditetapkan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta menerima hasil pemilu dengan baik, namun pada kenyataanya yang di lakukan semua pasangan calon bupati/wakil bupati Sumedang banyak melakukan pelanggaran,” tutur Asep Sugian, seorang pemerhati kabupaten Sumedang sekaligus pembina LSM Penjara kepada eljabar.kcom saat ditemui eljabar.com, di Jatinangor, Kab. Sumedang Minggu (18/02/2018) malam.

Diterangkan Asep, banyak pelanggaran yang terjadi saat kampanye damai, salah satunya adalah saat deklarasi dan karnaval kampanye damai , yang seharusnya carnaval kendaraan setiap pasangan calon diikuti dengan 5 kendaraan dan setiap paslon hanya didampingi oleh 50 massa pendukung, tetapi, lanjut Asep, pada kenyataanya semua paslon itu membawa massa lpendukung ebih dari aturan yang di tentukan oleh KPU, begitu juga kendaraan yang mereka bawa, tentunya telah terjadi pelanggaran yang bisa dianggap patal,”kata dia.

Ditambahkan Asep, sebaiknya ada tindakan tegas dari Panwas Kab. Sumedang, yang notabene sebagai pengawas terselenggaranya Pilkada di Sumedang, dan jika ada pembiaran tentunya harus di pertanyakan sejauh mana kenerja Panwas Kab. Sumedang, dan bila melihat seperti ini, menurut Asep, tentunya saya sebagai masyarakat Sumedang merasa khawatir atas pelanggaran tersebut, dan tentunya saya berharap kepada KPU Sumedang dan Panwas Kab.Sumedang untuk segera menindak lanjuti atas pelanggaran saat kampanye damai tersebut, ya setidaknya untuk menciptakan Pilkada Sumedang yang demokratis dan fair play,” harapnya. (*)

Categories: Uncategorized