Pelanggaran KBu Jadi Faktor Utama Penyebab Banjir Bandang di Bandung Timur

BANDUNG,eljabar.com – Wakil Ketua IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan banjir bandang yang menerpa Kawasan Timur Kota Bandung menjadi akumulasi dari berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Kawasan Bandung Utara.

“Kami melihatnya banjir banjir bandang di Jalan AH Nasution atau kawasan Cicaheum Kota Bandung itu, adalah kulminasi dari berbagai pelanggaran yang ada di KBU (Kawasan Bandung Utara),” kata Daddy Rohanady, di Bandung, Kamis 22 Maret 2018.

Menurut dia, Pemprov Jawa Barat sendiri memiliki regulasi untuk KBU yakni dengan adanya Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2016 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016) tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU)photostudio_1521893608756

“Kita kan punya Perda tentang KBU. Kita kemarin minta, batasannya 750 mdpl, kita minta turunkan malah orang kalau kepentingannya pembangunan minta dinaikkan batasnya. Itu baru satu masalah, yakni soal batasan mdpl,” kata dia.

Persoalan kedua yang ada di KBU kata Daddy adalah masalah luasan, yakni dalam Perda tentang Pedoman Pengendalian KBU dicantumkan jika memiliki lahan 100 meter persegi maka yang bisa dibangun hanya 20 persen dari luas yang tersedia.

“Tapi lihat praktiknya apakah itu dilaksanakan, yang ada praktiknya malah terbalik, yang dibangun malah 80 persen. Jadi 80 persen jadi bangunan, 20 persen jadi RTH, padahal itu menyalahi perda,” kata dia.

Persoalan ketiga di Kawasan Bandung Utara, lanjut Daddy, adalah tentang implementasi penegakkan hukum atau law enforcement dari Perda tentang Pedoman Pengendalian KBU.

“Jadi banjir bandang di Cacaheum itu kultimasi dari berbagai masalah tadi. Kemudian juga soal daya tampung di hilar, yakni drainasenya itu tidak memungkingkan menampung air,” kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi IV DPRD Jawa Barat mengusulkan agar dilakukan rapat lintas dinas untuk membentuk rencana aksi multi pihak untuk mengatasi permasalahan di Kawasan Bandung Utara.

“Itu termasuk koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait yang wilayahnya masuk dalam kawasan KBU, karena ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja harus seluruh pihak terkait,” kata dia.

Untuk diketahui Pakar Hidrologi dan Lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) Chay Asda menyebut kondisi banjir yang terjadi adalah refleksi dari kekhawatiran 10 tahun lalu dan Kawasan Bandung Utara yang menjadi daerah vegetasi berubah secara drastis dengan pembangunan yang massif.

“Saya melihat landscapenya sudah terganggu. Alih fungsi lahan tidak menggunakan kaidah konservasi air dan tanah,” kata Chay.

Menurut dia, di daerah pemukiman, jalan yang ada banyak yang tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang baik.

Sebagai contohnya, ia menyebut kurang dari 30 persen jalan yang ada di Kota Bandung dilengkapi dengan sistem drainase.

“Jadi gang-gang jadi jalannya air. Air kemarin tidak hanya besar tapi bercampur lumpur. Itu membuktikan bahwa itu ada longsoran dari atas,” tandasnya

Categories: Uncategorized