Komisi IV Apresiasi Prestasi Dinas PSDA Jabar

BANDUNG, eljabar.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady menyatakan bahwa Jawa Barat menjadi Juara 1 Penyelenggara Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Terbaik se-Indonesia Tahun 2017. Pengahargaan langsung diterima Kadis PSDA Provinsi Jabar, Nana Nasuha. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penyerahan penghargaan yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitmo tersebut, dilakukan di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (18/09).

 

Acara tersebut dilakukan sekaligus dilaksanakannya Konsultasi Regional (Konreg) PSDA Wilayah Barat. Konreg Kali ini berlangsung selama empat hari, yakni 18-21 September 2018.

 

“Kami mengapresiasi kinerja seperti ini. Selamat untuk Dinas PSDA, khususnya Bidang OP urusan Irigasi. Tapi jangan berpuas diri, masih banyak bidang lain yang harus kita urusi. Pertahankan yang baik. Tingkatkan yang belum maksimal,” ujar Daddy Rohanady, yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra yang berasal dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.

 

Berdasrkan Undang-Undang Nomor 23 urusan provinsi adalah irigasi primer dan sekunder. Banyak pihak khawatir jika provinsi mengurusi wilayah tersebut bisa menjadi temuan BPK.

 

Banyak masalah yang disampaikam para pembicara maupun peserta.

Banyak usulan dari berbagai daerah meminta agar dilakukan single manajemen dalam mengurus irigasi. Namun, hal itu dianggap bertentangan dengan hukum, karena melawan UU 23.

 

Masalah lain yang mengemuka di antaranya mengenai SDM : CPNS hanya merekrut S1, padahal mana mungkin petugas pintu air S1. Ini terkait dengan target OP Prima maupun OP Ideal yang dicanangkan tercapai tahun 2019/2020.

 

Tantangan di bidang PSDA, menurut Prof Dr Ir Helmi Arifin, MSc. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas : – Memenuhi kebutuhan dasar air minum dan irigasi. -Memenuhi kebutuhan air untuk produksi pangan (pertanian). – Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha berbasis air. – Melindungi ekosistem air. – Menangani variasi ketersediaan air dari segi waktu dan tempat. – Membangun kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan serta secara paralel membangun dukungan politik kebijakan sebagai dasar bertindak. – Membangun kolaborasi dan sinergi lintas sektor, lintas batas, dan lintas pelaku.

 

Ada usul Belanja OP ditetapkan persentasenya dari volume APBD atau jadi fix cost untuk kontinyuitas.

 

Ada pula agar hasil dari air untuk OP. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa kerangka kerja peningkatan partisipasi masyarakat pada lintas aspek pengelolaan terpadu SDA, yakni ikut menanggung biaya (users and polluters pay principle).

 

“Tekanan” terhadap SDA terus meningkat :

A. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas wkonomi, dan standar kehidupan sehingga terjadi peningkatan kompetisi dan konflik untuk mendapatkan sumber daya air.

B. Kerusakan. Daerah tangkapan air

C. Pencemaran air.

Semua terkait perilaku dan perbuatan manusia/masyarakat/stakeholders Sumber Daya Air.

“Krisis” pengelolaan SDA, pendekatan sektoral, pelaksanaan pembangunan SDAir yang terfragmentasI, dan tidak terkoordinasi. (Adi)

Categories: Pemerintahan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com