LAMI Demo KPK Menuntut Tangkap Bupati Tapteng

JAKARTA, eljabar.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menggelar aksi unjuk rasa, pada Jumat (26/10/2018) di depan Gedung Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menuntut Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Bakhtiar Ahmad Sibarani agar ditangkap dan diadili.

Pasalnya, Bupati Tapteng tersebut diduga terlibat dalam kasus suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar beberapa tahun silam, dalam perkara Mantan Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang.

Kordinator Aksi DPP LAMI, Suganda mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan perkara kasus suap yang diduga melibat Bupati Tapteng saat ini yang dipimpin Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Dikatakan Suganda, Bakhtiar diduga terlibat dalam kasus suap sesuai perkara Majelis Hakim dalam pertimbangannya sesuai register perkara Nomor II/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2015.

“Sesuai perkara Majelis Hakim dalam pertimbangannya Bakhtiar Ahmad Sibarani/Subur Effendi dan Hetbin Pasaribu mentransfer uang ke rekening CV. Ratu Samagat,” kata Suganda saat diwawancarai wartawan.

Suganda juga membeberkan, independensi Ketua KPK, Agus Rahardjo terhadap pertimbangan hakim dalam kasus suap tersebut. Pasalnya, Ketua KPK tiba-tiba diduga melakukan pertemuan dengan Bupati Tapteng, Bakhtiar pada Sabtu (14/07/2018), di Padang Sidempuan,

“Masyarakat Tapteng sebelumnya sudah menuntut KPK menuntaskan kasus suap tersebut. Tetapi Ketua KPK malah terlihat adanya pertemuan dengan Bupati Tapteng tersebut,” beber Suganda.

“Ketua KPK, Agus sudah menciderai independensi KPK. Karena sebelum adanya pertemuan tersebut, masyarakat Tapteng sudah ada yang sampai 7 Kali demo di KPK. Ini membuat sakit hati masyarakat Tapteng,” tambah Suganda.

Suganda yang juga Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menambahkan, dalam aksinya tersebut sangat kecewa. Pasalnya, aksi bersama dengan masyarakat Tapanuli Tengah yang sudah 8 Kali ini hanya lagi dan lagi bertemu dengan Humas KPK.

“Kami sangat kecewa, aksi kami ini lagi dan lagi hanya bertemu dengan Humas KPK. Apalagi Humas KPK nya itu-itu juga. Komisioner KPK seakan tidak ada niat memberantas Korupsi secara utuh. Namun, milih-milih kasus,” tandasnya. (red)

Categories: Hukum