5 Desa/Kelurahan di Kecamatan Sumedang Utara Dapatkan PKH dan Bantuan Sosial Pangan dari Kemensos RI

SUMEDANG, eljabar.com — 5 Desa/kelurahan di Kecamatan Sumedang Utara mendapatkan bantuan PKH dan Bansos Pangan dari Kementerian Sosial RI pada acara Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Tahap IV Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018  “November Tuntas” Kabupaten Sumedang  di Ponpes An-nuur, Minggu (24/11/2018).

5 desa tersebut yakni Desa Margamukti, Desa Sirnamulya, Desa Rancamulya, Desa  Kebonjati dan kelurahan Talun.

Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, dalam kesempatan tersebut diserahkan pula bingkisan dan tabungan beasiswa masing-masing sebesar 250 ribu rupiah dari Bank BRI kepada 5 orang anak dari keluarga PKH yang telah berprestasi di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis  oleh H. Marsali, SH dari Kementerian Sosial RI didampingi anggota DPR RI Komisi VIII  Dra. Hj. Lilis Santika, Staff ahli bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Politik Drs. H. Iwa Kuswaeri, Plt Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumedang Drs. H. Asep Tatang Sujana, Korwil PKH Jawa Barat dan Asisten Manajer Mikro BRI cabang Sumedang.

Plt. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumedang Drs. H. Asep Tatang Sujana dalam laporannya menyampaikan, bahwa sampai dengan tahun 2018, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Sumedang berjumlah 59.839 orang.

Dari jumlah tersebut pada penyalurannya kali ini diwakili oleh 350 KPM yang berasal dari Kecamatan Sumedang Utara, 160 penerima Bantuan Sosial Disabilitas, 101 penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia, dan 100.743 Keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dikatakan lebih lanjut, bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial RI kepada Kabupaten Sumedang untuk tahun 2018 total secara keseluruhan sebesar Rp. 230.223.550.000.

Adapun bantuan yang diterima oleh KPM sebesar Rp. 1.890.000,-/tahun dan Rp. 2.000.000,- bagi Lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Bantuan tersebut diterima sebanyak 4 kali dalam setahun dimana penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dilaksanakan secara non tunai melalui Lembaga Bayar Bank Rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Staf ahli bidang pemerintahan Ekonomi dan politik Drs. Iwa Kuswaeri yang hadir pada saat itu mewakili Bupati, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Sosial RI yang telah memberikan perhatian begitu besar kepada masyarakat Kabupaten Sumedang melalui PKH dan Bantuan Sosial Pangan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kemensos RI yang telah memberikan perhatian yang begitu besar. Kami harapkan bantuan ini akan turut mendukung terhadap kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang sehingga akan lebih mempercepat kesejahteraan dan penuntasan kemiskinan di kabupaten Sumedang,” kata Iwa saat membacakan sambutan bupati.

Didalam sambutan yang dibacakan Iwa, Bupati juga berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan dan mempergunakan bantuan tersebut dengan sebaik baiknya sesuai dengan penyalurannya.

“Kepada para penerima bantuan, mudah-mudahan dapat memanfaatkan dan mempergunakan bantuan ini sesuai dengan penyalurannya sehingga  PKH dan Bansos Pangan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan di kabupaten Sumedang,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Korpri dari Kementerian Sosial RI Drs. H. Marsali, SH dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas realisasi bantuan sosial PKH yang telah mencapai 90 persen yang diklaim telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan rilis data penurunan angka kemiskinan dari BPS, menurut marsali, terjadi penurunan sekitar 9, 82 persen per maret 2018. Capaian ini disebabkan antara lain bantuan sosial meningkat 87, 6 persen.

Lebih lanjut marsali mengatakan, pada tahun 2019 mendatang pemerintah akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan menyentuh angka 9,3 persen.

“Kebijakan pak Haji Jokowi untuk mewujudkan hal tersebut dengan menetapkan indeks bansos PKH karena dianggap paling effektif mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, kinerja penyaluran bantuan sosial yang berada di kementerian sosial terus diupayakan agar efektif dan efisien diantaranya melalui percepatan November tuntas,” pungkasnya. (Abas)

Categories: Pemerintahan