Sebanyak 132 Orang CPNS Dinkes dan Pertanian Sumedang Resmi Dilantik PNS

Sumedang,eljabar.com — Sebanyak 132 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus dilantik dan diambil sumpah janji oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Gedung Negara Sumedang, Jumat (28/12).

Ke 132 orang tersebut merupakan CPNS tahun 2017 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2018. Diantaranya pengangkatan PNS Bidan sebanyak 99 orang dan pengangkatan PNS Penyuluh pertanian sebanyak 33 orang.

Dony memberikan ucapan  selamat kepada 132 orang PNS yang telah diambil sumpah dan dilantik.

“Selamat menjalankan tugas dan mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya untuk kabupaten sumedang. Tunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang”ungkapnya.

Dony juga  berharap para PNS
Jangan sekali-kali melakukan hal-hal diluar aturan atau menyimpang. Serta dapat terus melakukan inovasi, berfikir kreatif, dan bertindak inovatif untuk melakukan perbaikan dalam kinerja.

“Saya berharap kepada seluruh PNS agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
Rubah kultur dilayani ke maelayani,
layani masyarakat dengan baik karena mereka adalah customer kita”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Dony juga mengatakan Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, antara lain  merubah kultur dari dilayani ke melayani, meningkatkan SDM aparatur di Sumedang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya, serta akan memberlakukan reward dan punishment.

“Untuk itu dalam penempatan jabatan, promosi dan staffing saya akan memberlakukan sistem yang berdasarkan prestasi kerja. Maka dari itu saya berharap para PNS  harus berprestasi dan bekerja keras untuk menunjukan prestasi,  dedikasi, loyalitas, dan integritas agar reformasi birokrasi bisa dijalankan dengan adil sehingga kualitas  kinerja akan meningkat”ucapnya.

Dony menambahkan dalam rangka reformasi birokrasi pihaknya akan memberlakukan wilayah bebas korupsi di setiap SKPD, kemudian merubah zona nyaman ke zona kompetitip.

“Saya akan merubah zona nyaman menjadi zone kompetitip, serta merubah zona manual ke budaya digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat”pungkasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD dan tamu undangan lainnya.

Categories: Regional