Bupati Sumedang: OSS Permudah dan Mengawal Terjaminnya Investasi

JAKARTA, eljabar.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Tercatat selama kurun waktu 2015-2018, realisasi investasi mencapai Rp 2.572,30 triliun melampaui target dalam rencana strategis BKPM sebesar Rp 2.558,10 triliun. Meskipun positif, pemerintah mencatat perlunya pengawalan investasi yang lebih intensif untuk semakin meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal ini menjadi salah satu poin utama Rakornas Investasi tahun ini. Dengan tema “Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat” yang difokuskan pada pengembangan kegiatan investasi yang berkualitas sehingga diharapkan membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, Selasa (12/03/2019).

Presiden Joko Widodo memberikan arahan langsung kepada 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan dan melakukan pengawalan investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui OSS.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa perkembangan realisasi investasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus menunjukkan tren yang positif. “Minat investasi pada awal tahun 2019 ini menunjukan trend yang cukup positif, yang diharapkan terus berlanjut sampai akhir tahun,”  ujarnya dalam acara Rakornas Investasi 2019 di Tangerang Selatan, Selasa (12/03/2019).

Dalam rakornas tersebut, Presiden juga meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang ditujukan untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota. KOPI MANTAP memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan bahwa dengan peluncuran KOPI MANTAP pada Rakornas Investasi 2019 diharapkan selanjutnya ada percepatan yang signifikan dalam hal fasilitasi dan penyelesaian masalah investasi sehingga seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar.

Sementara itu Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam arahannya, “Presiden menyampaikan agar di daerah membuka seluas luasnya investasi karena dengan investasi ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah meminta tiap daerah deregulasi di perizinan kemudian menerapkan OSS untuk mempermudah investasi dan mengawalnya sampai betul-betul terjamin investasinya,” ungkapnya.

Bupati juga berharap, “Kita akan tindak lanjuti arahan Presiden ini dengan cara membuka investasi- investasi yang masuk serta mempercepat perizinan sesuai aturan, untuk Sumedang sendiri akan kita siapkan mall pelayanan publik yang akan mempercepat, mempermudah perizinan serta tentunya memperlancar yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya. (Abas)

Categories: Ekonomi