Bawaslu Libatkan Semua Stakeholder Cegah Kerawanan Pemilu

SUMEDANG, eljabar.com — Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2019 tentu saja memerlukan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaksanakan kajian mengenai pemetaan kerawanan Pemilu, yang kemudian dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumedang, Ade Sunarya kepada wartawan, seusai kegiatan Rapat Kerja (Raker) Pengawasan Partisipatif dengan Pemantau Pemilu di Aula Nusantara Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Jum’at (29/3/2019).

“Sehingga, upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu perlu melibatkan semua stakeholder salahsatunya dengan melibatkan Pemantau Pemilu di Sumedang,” ujarnya.

Terlebih, sambung Ade, melalui Raker itu, merupakan langkah koordinatif terhadap upaya pemantauan Pemilu.

“Pemantau Pemilu diharapakan, dapat mendeteksi dini kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilu, Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan, Meningkatkan upaya pencegahan dalam pengawasan Pemilu dan dapat menyusun rencana pemantauan Pemilu 2019,” terangnya.

Menurut Ade, mengingat pesta demokrasi Pemilu serentak secara Nasional, yang dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi yang puncaknya akan dilaksanakan pemungutan suara pada17 April 2019 nanti, setiap pemilih akan mendapatkan 5 kertas suara untuk memilih. Sehingga, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Melalui Raker ini, diharapakan tersampaikannya informasi kepada Pemantau Pemilu terkait ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan bagi masyarakat, serta terwujudnya strategi pengawasan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran dan tersedianya rencana pemantauan pemilu 2019,” tandasnya. (Abas)

Categories: Politik

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com