Wabup Sumedang Buka Penyuluhan Hukum Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

SUMEDANG, eljabar.com — Terwujudnya Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif atau Sumedang Simpati pada tahun 2023. Mewujudkan visi daerah tersebut harus didukung dengan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan di bidang hukum.

Hal tersebut di sampaikan Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan pada acara pembukaan kegiatan Penyuluhan Hukum Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan tema “Membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum Untuk Terciptanya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat” bertempat di Aula Cakrabuana RIPP, Selasa (30/04/2019) yang di ikuti kepala desa/ lurah se Kabupaten Sumedang.

Wabup dalam sambutannya mengatakan, salah satu upaya membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang di tujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum.

“Saya berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan budaya hukum baik di lapisan penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan  hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum menyatakan bahwa “Setiap Orang Dianggap Tahu Hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak diketahuinya dan di kehendakinya,” ungkapnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  adalah melalui pembentukan Desa/ Kelurahan sadar hukum.

“Berdasarkan laporan panitia bahwa sampai dengan  saat ini di Kabupaten Sumedang dari 270 desa dan 7 kelurahan, yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 161 desa dan 2 kelurahan. Artinya masih ada sebanyak 109 desa dan 5 kelurahan yang belum ditetapkan sebagai desa/ kelurahan sadara hukum,” ujarnya.

Lanjut wabup, Kriteria desa/kelurahan sadar hukum apabila memenuhi 6 kriteria yaitu pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah umur, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan tidak terdapatnya angka putus sekolah.

Namun sehubungan kriteria tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, maka berdasarkan surat edaran kepala badan pembinaan hukum nasional tersebut, suatu desa/kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan apabila memenuhi kriteria penilain yang meliputi 4 dimensi yaitu, dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi.

“Saya berharap tidak membuat patah semangat para kepala desa dan lurah. Tapi jadikanlah bertambahnya kriteria penilaian tersebut sebagai sebuah tantangan untuk menjadikan desa/ kelurahan yang bapak/ ibu pimpin sebagai desa/ kelurahan sadar hukum. Dengan menjadikan desa/ kelurahan yang bapak ibu/pimpin sebagi desa/kelurahan sadar hukum adalah sebuah prestasi dan akan selalu tercatat dalam sejarah kepemimpinan bapak/ibu,” harapnya.

Melalui kegiatan ini akan semakin meningkatnya jumlah desa/ kelurahan sadar hukum. Pada akhirnya kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan semakin memperkokoh bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

“Saya tekankan kepada seluruh kepala desa dan lurah yang terlibat dalam kegiatan pembinaan ini, agar dapat menindaklanjutinya dengan mengikuti proses pembentukan desa/ kelurahan sadar hukum sesuai kententuan peraturan perundang- undangan,” pungkasnya.

Tampak hadir narasumber dalam kegiatan tersebut.perwakilan kanwil Hukum dan Ham wilayah jawa barat, Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Penyuluhan hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Supriadi S.Ag, SH.MH. Kabag Hukum setda Kabupaten Sumedang Ujang Sutisna. SH.dan tamu undangan lainnya. (Abas)

Categories: Pemerintahan