Nah Lho, Oknum Pejabat Disdik Diduga Minta Jatah 30 Persen

KABUPATEN BANDUNG, eljabar.com,- Perubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan pada Koordinator Bidang TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan di Kabupaten Bandung, sentralistik. Bagaimana tidak, berbagai surat yang dibutuhkan PNS guru, pensiun, pinjaman ke bank dan surat rekomendasi pindah atau meneruskan pendidikan harus ditandatangani pihak kabupaten.

Nah lho, belakangan oknum pejabat disdik menggunakan jurus aji mumpung koorwil tak punya kewenangan. Mumpung dipercaya Bupati Bandung H. Dadang M Naser dia diduga minta jatah dana haram 30 persen.

Pejabat disdik yang tidak mau ditulis namanya Jumat (14/6/2019) mengungkapkan, patut disayangkan keberadaan koorwil kecamatan sekarang ini diduga dikecilkan oleh Disdik Kab. Bandung sendiri.

“Perlu saya sampaikan, saat Sekdis DR Marlan, urusan SD dipercayakan kepada kabid SD, namun seiring perubahan kabid SD tidak bisa rapat bersama koorwil serta koorwil tidak punya kewenangan menandatangani surat yang dibutuhkan, namun giliran ada masalah dibawah, koorwil harus bertanggung jawab. Ini jelas tidak adil,” papar sumber.

“Lalu sekarang wartawan konfirmasi tentang ada oknum pejabat disdik diduga minta jatah 30 persen? Saya tidak tahu,” ujar sumber. [A56]

Categories: Pendidikan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com