Bupati Sumedang: Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Pelayanan yang Berkualitas

SUMEDANG, eljabar.com — Dalam upaya meningkatkan sinegritas kinerja jajaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang, Bagian Humas dan Protokol melaksanakan kegiatan “Coffee Morning” yang dikemas dalam suasana yang santai dan hangat.

Kali ini, Jumat (21/6/2019) Cofee Morning dilaksanakan di halaman belakang Gedung Negara dan dihadiri oleh para pejabat esselon 2, dan Camat di lingkungan daerah Kabupaten Sumedang.

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, didampingi Wakil Bupati Sumedang dan Sekretaris Daerah bertindak sebagai narasumber.

Materi yang di angkat pada Coffe Morning kali ini adalah “Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurut bupati reformasi birokrasi sudah merupakan keharusan, dimana tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta pelayanan yang berkualitas.

“Laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, jangan sekali-sekali menyalah gunakan kewenanagan laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, saat ini di Kabupaten Sumedang sudah ada 12 pilot project pelaksanaan Zona Integritas, tetapi setelah di review ada 3 SKPD yang belum memenuhi kriteria.

“Untuk itu agar segera ditingkatkan, dan saya perintahkan kepada seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang, pada tahun 2020 yaitu sisanya 54 SKPD harus sudah masuk wilayah zona integritas WBK dan WBBM,” tandasnya.

Selain itu predikat WBK itu sendiri, diberikan kepada suatu unit kerja atau  instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk memenuhi sebagian besar manajeman perubahan, penataan, tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

“Hal ini akan dibuktikan dengan membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang nantinya akan mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi dari pemerintah yang anti korupsi dan memiliki budaya birokrasi yang siap melayani secara profesional di dalam lingkungan pemerintah daerah. Pembangunan zona integritas sendiri dilakukan dengan cara membangun percontohan-percontohan pada semua tingkat unit kerja sebagai zona integritas untuk menuju pemerintahan yang wilayahnya bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasinya bersih serta melayani,” paparnya.

Sementara itu Asep Tatang Sujana,  Kepala Bagian Humas dan Protokol sebagai ketua penyelenggara kegiatan mengatakan,  sejalan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan visi misi Sumedang Simpati, tentunya pemerintah tidak bisa seorang diri bekerja, tetapi memerlukan juga respon, saran, dan kritik, dari media termasuk dalam hal ini adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Dimana kami Bagian Humas bukan hanya sebagai juru bicara dari pemerintah, tetapi kami juga harus menjadi mediator dan katalisator dari berbagai macam aspirasi yang disampaikan melalui media, sehingga berbagai macam kebijakan yang di ambil oleh pemerintah akan akurat sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan Kegiatan tersebut sengaja di kemas seperti ini agar pengarahan sekaligus respon yang disampaikan masing-masing SKPD tidak ada yang disembunyikan, karena semua itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang.

“Saya berharap kegiatan ini menjadikan Pemkab Sumedang berjalan lebih baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kabupaten sumedang,” pungkasnya. (Abas)

Categories: Pemerintahan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com