SETAHUN EMIL-UU. Perencanaan yang Buruk, Mungkinkah WTP?

BANDUNG, elJabar.com — Jabar telah meraih berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Jabar empat tahun beturut-turut menjadi perencana terbaik tingkat nasional antar provinsi.

Meraih Penghargaan Pangripta Nusantara bukanlah perkara mudah. Butuh koordinasi sangat intensif antara banyak perangkat daerah. Itu membutuhkan seorang dirijen yang mampu mengharmoniskan berbagai unsur.

Bahkan karena prestasi tersebut, beberapa provinsi lain meminta agar Jabar tidak usah lagi ikut sebagai peserta. Jabar diminta menjadi mentor.

Selain itu, Jabar tujuh kali berturut- turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Buruknya kinerja dan perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalan setahun terakhir ini, membuat pesimis anggota Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanadi, untuk meraih predikat WTP dari BPK.

“Berat. Untuk meraih kedua penghargaan tersebut tentu bukanlah perkara mudah. Butuh pula kerja sama intensif dengan semua stakeholder, termasuk DPRD. Sayangnya WTP terakhir, yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang. Oleh karena itu, Gubernur harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya,” ujar Daddy Rohanadi, kepada elJabar.com, Jum’at (06/09/2019).

Menurut Daddy Rohanadi, yang sudah baik semestinya dipertahankan dan yang kurang baik diperbaiki. Dan Daddy tidak melihat upaya maksimal itu dalam kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sekarang. Seperti contoh, dalam kasus penanganan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya, menunjukan buruknya perencanaan, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya tidak melihat hal itu diupayakan secara maksimal. Bagaimana tidak, kegagalan penanganan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya menunjukkan betapa perencanaan sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin Dinas Sumber Daya Air membangun di atas Situ Rawakalong, padahal situ tersebut sedang dikeruk oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Hasilnya sudah bisa dipastikan, gagal,” ujar mantan Wakil Ketua Pansus Perubahan RTRW Jabar itu.

Melihat kondisi tersebut, proyek yang menelan anggaran sebesar 32 miliar rupiah ini, dinilai Daddy Rohanadi, hanya akan mencapai pekerjaan 30% saja. Dan sisanya dipastikan akan sia-sia dan menjadi silpa.

“Ini menunjukkan betapa perencanaan dan koordinasi yang ada sangatlah buruk. Koordinasi dengan pihak lain mutlak harus dilakukan. Kita tidak bisa “kumaha cek aing”. Ini bukan zamannya lagi,” tegas Daddy.

Daddy juga menyatakan bahwa adagium wakil gubernur sebagai ban serep, benar-benar terlihat.  Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dinilai Daddy, lebih melaksanakan tugas seremonial belaka.

“Jadi, kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya,” pungkas Daddy. (muis)

Categories: Pemerintahan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com