Plus Minus Setahun Kepemimpinan Ridwan Kamil-UU

BANDUNG, eljabar.com – Tanggal 5 September 2019, tepat satu tahun kepemimpinan Gubernur/Wagub Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Bagaimana kinerja atas kepemimpinan mereka berdua, menurut aktivis dan akademisi yang konsen menyoroti Pemerintahan Jawa Barat?

Indra Prawira, pakar Hukum Tata Negara yang juga pengamat pemerintahan menilai, kalau tugas pemimpin sudah jelas dalam konstitusi. Masalah pengangguran, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Jawa barat, menjadi sorotannya.

Kelebihan Gubernur Ridwan Kamil diakui Indra Prawira dalam hal memberikan perhatiannya pada kabupaten dan kota dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Namun disisi lain kekurangannya menurut Indra Prawira, Ridwan Kamil cenderung terburu-buru dan jalan sendiri dalam menjalankan kebijakannya.

“Plusnya, dia memberi perhatian pada kabupaten kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah. Minusnya, cenderung gurung gusuh, “ngabret sorangan” (jalan sendiri). Regulasi dan birokrasinya ketinggalan,” ujar Indra Prawira, kepada elJabar.com, Jum’at (6/9).

Dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, diakui Indra Prawira, memang Ridwan Kamil sudah mengeluarkan kebijakannya. Namun hasilnya menurut Indra Prawira, belum signifikan.

“Kebijakannya sih, sudah. Hasilnya yang belum signifikan,” tandas Indra.

Kelemahan lain yang lebih signifikan dari kepemimpinan Ridwan Kamil dalam memimpin Jawa Barat menurut Indra Prawira, dalam masalah pengembangan budaya, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi. Ridwan Kamil dinilai Indra Prawira, malah lebih focus pada infrastruktur.

“Fokusnya lebih pada infrastruktur. Padahal pembangunan itu hakekatnya pengembangan budaya, termasuk perubahan perilaku masyarakay dan birokrasi. Ini yang kurang disentuh,” papar Indra.
Sementara itu Direktur Taxation Advocacy Group (TAG) Dedi Haryadi, secara spesifik menyoroti masalah pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak transparan.

Ketidak transparanan dalam pengelolaan dana CSR, Dedi Haryadi, mempertanyakan bagaimana tatakelola, jumlah dana dan siapa pelaksana dan berapa perusahaan yang setor. Termasuk peruntukannya.

“Tidak transparan pengelolaan dana CSR. Bagaimana tata keolalanya? Berapa CSR yang dikumpulkan tahun ini? Siapa saja dan berapa yang setor? Bagaimana alokasi dan penggunaannya, untuk apa saja?” Tanya Dedi.

Tentang dana CSR menurut Dedi Haryadi, penting dibuka ke public. Karena ada unsur pengaruh dalam memobilisasi dana tersebut.

“Harus dibuka ke public. karena ada unsur dagang pengaruh dalam mobilisasi dana CSR,” tegasnya.

Secara umum dalam hal perencanaan, Dedi Haryadi, menilai Ridwan Kamil lebih impulsif. Sikap ini menurut Dedi Haryadi, tidak bagus dalam perencanaan dan implementasinya. Kebiasaan Ridwan Kamil semasa Jadi Walikota Bandung dulu, masih terbawa hingga menjabat Gubernur Jabar sekarang.

“Jadi orang impulsif tidak bagus perencanaan dan implementasinya. Mau memindahkan pusat pemerintahan juga, karena dorongan-dorongan impulsive,” tandas Dedi.

Beberpa proyek di Bandung yang mangkrak atau tidak jadi, seperti cable car subway Cibiru, dinilai Dedi Haryadi, merupakan petunjuk yang cukup jelas tentang kelemahan Ridwan Kamil dalam keterampilan manajerial membangun.

“Seperti di Bandung dulu, launching dulu urusan belakangan. Rencana membantu beberapa kabupaten membangun infrstruktur, tertahan karena DED-nya belum ada, belum dibuat. Contoh perencanaan dan implementasi program pembangunan yang buruk,” pungkas Dedi. (muis)

Categories: Politik

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com