Kadis Kelautan dan Perikanan Jabar, Pastikan Tidak Ada Permainan Lelang

BANDUNG, elJabar.com – Lelang proyek melalui system LPSE, diharapkan dapat menjawab persoalan yang selama ini sering terjadi KKN dalam pelaksanaan lelang manual. Karena sistem ini diselenggarakan untuk menghindari banyak tatap muka antara panitia dengan pengusaha.

Namun pada prakteknya dilapangan masih banyak ditemukan dugaan kuat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ULP/Pokja dan juga para peserta lelang.

Dalam sistem LPSE, ULP/Pokja merupakan organ yang paling berwenang dan berkuasa untuk menetapkan siapa pemenang lelang. Dan ULP/Pokja juga berkuasa menentukan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis yang dituangkan dalam dokumen pengadaan.

“Tetap saja LPSE berpeluang untuk disalahgunakan, khususnya pihak ULP/Pokja, jika tidak diawasi secara ketat. Penyalahgunaan tidak bergantung kepada pemilihan metode pelelangan, melainkan kembali pribadi orang-orangnya,” tegas Agustina Effendi, Ketua Umum LSM Gempar-Jawa Barat, kepada eljabar.com, Selasa (10/09/2019).

Terkait sejumlah proyek di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, atas adanya dugaan penyimpangan dengan motif pengkondisian pemenang lelang antara oknum pokja dengan pengusaha, ditepis Kadis Kelautan dan Perikanan Pemprov Jabar, Ir. H. Jafar Ismail.

“Sejauh yang saya ketahui, tidak terjadi pengkondisian pemenang,” tepis Jafar Ismail, kepada elJabar.com, Selasa (10/9).

Begitu juga dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, menurut Jafar Ismail, untuk menghindari penyimpangan dilapangan, ditunjuk konsultan. Sehingga dipastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan aturan yang ada.

“Untuk di lapangan kita menunjuk juga konsultan pengawas, untuk menghindari penyimpangan di lapangan,” tegas Jafar Ismail.

Dan seandainya terjadi manipulasi dilapangan yang melibatkan PPK dan konsultan pengawas yang berdampak pada kualitas pekerjaan, kesesuaian aturan dan kebocoran anggaran, Jafae Ismail menyerahkan semua itu kepada aparat Inspektorat dan BPK.

“Nanti ada aparat pengawas, inspektorat, BPK yang akan menindak,” tandasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com