Penunjukan DP KPK Oleh Pemerintah, Rawan Intervensi

Ihsanudin : Sebaiknya diisi oleh para penggiat anti korupsi

BANDUNG, elJabar.com – Polemik seputar revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR RI saat ini, mengundang komentar salah seorang anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin, yang baru beberapa minggu dilantik.

Sikap tidak setuju atas revisi UU Nomor 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Ihsanudin, karena dirinya menilai ada indikasi pelemahan terhadap KPK. Hal itu menurut Ihsanudin dapat dicermati dari sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR.

“Saya secara pribadi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang pembahasannya tengah bergulir di DPR. Ada indikasi pelemahan terhadap KPK. Hal itu bisa dilihat dari daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja KPK,” ungkap Ihsanudin, kepada elJabar.com, Minggu (15/9).

Indikasi pelemahan lain terhadap KPK juga, menurut Ihasanudin, dapat dilihat dalam rencana dibentuknya Dewan Pengawas KPK, yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ada kekhawatiran lain, dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK, apabila dilakukan penunjukan oleh pemerintah. Sehingga mekanisme dan unsur anggotanya, rentan akan berapiliasi terhadap kepentingan pemerintah.

Kalau nanti disepakati keberadaan Dewan Pengawas KPK ini, mekanisme dan unsur keanggotaannya diharapkan Ihsanudin, harus benar-benar independen dan netral dari kepentingan-kepentingan kelompok.

“Anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh pemerintah. Padahal seharusnya pembentukan dewan pengawas bagi KPK haruslah diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi,” ujar Ihsan.

Penunjukan Dewan Pengawas oleh pemerintah ini menurut Ihsanudin, sangat rentan dengan intervensi kepentingan. Sehingga kehati-hatian terhadap kemungkinan akan munculnya intervensi dikemudian hari, menurut Ihsanudin, perlu disikapi dari sekarang.

“Penunjukan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK. Paling ideal, untuk bicara penguatan KPK, dewan pengawas dibentuk oleh internal KPK sendiri,” pungkasnya. (MI)

Categories: Nasional