Diresmikan MenPAN-RB, MPP Hadirkan Pelayanan Cepat, Tepat, Mudah dan Terintegrasi

SUMEDANG, eljabar.com — pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN RB RI) Drs. Syafruddin, M.Si, didampingi Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, ST, MM, Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan, SE Kepala Dinas PMTSP Jawa Barat Dr. H Dadang Muhammad Maksum, dan Wakapolda Jawa Barat Akhmad Wiyagus, Senin (16/09/2019).

Hadir pada acara tersebut Prof Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB RI, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo Deputi VII Bidang Koordjnasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Noviana Andrina S.H. MAP Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Publik Wilayah 1, Direktur Utama PT Taspen (Persero), para Kepala Dinas PMTSP kabupaten/kota, Forkopimda Kabupaten Sumedan serta tamu undangan lainnya.

MenPAN RB Syafruddin mengatakan, MPP adalah simbol bertemunya upaya pemerintah dan harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, aksesibilitas mudah dan terintegrasi karena berbagai jenis pelayanan pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, seluruh stakeholder terkait digabungkan dalam satu tempat.

“MPP diharapkan dapat memberikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dalam standar yang mendekati ‘internasional’. Oleh karena itu, MPP ini menjadi fenomena global. Hampir tiap negara berlomba-lomba mengusung Open Government ini,” ujarnya.

Dikatakan, pada era globalisasi sekarang sistem yang dibangun terintegrasi dan digital sehingga adaptif dengan paradigma masyatakat kekinian, namun tidak meninggalkan kultur lokal. “Sumedang dan Bogor adalah dua daerah di Jawa Barat yang pertama mendirikan MPP. Dari 514 kabupaten kota, baru 17 yang sudah punya MPP. Jadi mencapai 5% se-Indonesia,” tuturnya.

Diresmikan MenPAN-RB, MPP Hadirkan Pelayanan Publik Cepat, Tepat, Mudah dan Terintegrasi (1)Menurutnya, MPP sendiri adalah bentuk inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang patut diapresiasi. Sejak 2014 sampai sekarang, tercatat hampir 14 ribuan inovasi bidang pemerintahan di unit-unit kerja baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian. “Dari sejumlah inovasi tersebut, ada yang sudah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional antara lain pada 2018 oleh Puskesmas Teluk Bintuni Papua melalui Inovasi Sistem e-dat dan Tahun 2019 oleh BNPB melalui inovasi Petabencana.id,” ujarnya.

Pelayanan publik yang berkualitas juga tidak hanya ditandai oleh kepuasan masyarakat, tetapi juga ditandai dengan kebahagiaan masyarakat. “Ciri bangsa yang maju adalah masyarakatnya mau bersama-sama dengan pemerintah berpartisipasi dalam program-programnya. Mereka bergairah dan berbahagia atas pelayanan publik yang diberikan,” ucapnya.

“MPP bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, tetapi yang memuaskan dan yang membahagiakan, karena outcome MPP mendorong kemandirian wilayah untuk peningkatan APBD, jika APBD meningkat maka ruang gerak untuk program pemerintah juga terbuka, kepercayaan publik meningkat dan dampaknya melegitimasi semua program pemerintah daerah,” ucapnya.

Terahir Ia berharap, MPP Sumedang dapat diperluas, konsistensi pelayanan ditingkatkan, kuantitas pala

Sementara itu, Bupati H. Dony ahmad Munir dalam sambutannya mengatakan, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang harus diwujudkan sebagaimana tuntutan otonomi daerah sekaligus menjadi salah satu parameter bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Fenomena “Yang cepat akan memangsa yang lambat” adalah realita yang tengah kita hadapi. Pemerintah yang lambat merespon berbagai keinginan dan harapan masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pemerintah ditinggalkan oleh masyarakatnya,” ucapnya.

Ditambahkan Bupati, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik telah membuka ruang bagi daerah untuk mengkolaborasikan semua pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam satu tempat yang terintegritas, baik pelayanan perizinan maupun pelayanan publik lainnya.

“Perlu saya laporkan, bahwa sampai dengan tanggal 10 September 2019, tercatat ada sekitar 16.508 orang masyarakat yang datang ke MPP Kabupaten Sumedang untum mengurus berbagai pelayanan Publik. Dimana sebanyak 3.808 orang (23%) telah mendaftar secara online dan 12.700 orang (77%) mendaftar melalui mesin antrian yang ada di MPP Kabupaten Sumedang,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, ST, MUD dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas PMTSP Jawa Barat mengatakan, tujuan membangun Mal Pelayanan Publik yaitu untuk mewujudkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business)

“Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan kemudahan tersebut, Indeks EODB Indonesia pada tahun 2019 meningkat menjadi 67,96 dari sebelumnya 66,54 pada tahun 2018,” ungkapnya.

Dikatakan Gubernur lebih lanjut, MPP merupakan upaya positif melalui sinergi dan kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“MPP juga merupakan salah satu strategi dalam rangka akselerasi pelayanan publik melalui tata kelola birokrasi dengan mengubah paradigma untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Dengan adanya MPP ini, lanjutnya diharapkan peran PTSP dapat mengedepankan keramahtamahan, peningkatan kompetensi serta membentuk ASN modern sehingga pelayanan yang diberikan dapat menumbuhkan usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut ditandatangani MoU penyelenggaraan MPP oleh Bupati Sumedang, Kapolres, Kajari dan Kepala PMTSP Jawa Barat, dengan disaksikan oleh MenPAN RB yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik.

Menteri juga berkesempatan menaiki Kuda Renggong didampingi oleh Bupati dan Wakapolda Jabar. Sebelum mengakhiri kunjungan, rombongan Menteri menyempatkan untuk berkunjung ke Museum Prabu Geusan Ulun. (Abas)

Categories: Pemerintahan