Irigasi Karawang Tercemar Limbah Industri

Ihsanudin: Harus ada sanksi tegas, kalau perlu pidanakan!

KARAWANG, elJabar.com – Buruknya system pengelolaan limbah dan rendahnya kesadaran para pemilik pabrik terhadap lingkungan, tidak sedikit limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan.

Menyikapi pencemaran lingkungan di aliran Sungai Cilamaya, Kab. Karawang, Ihsanudin Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar dapil Karawang-Purwakarta, sangat geram terhadap sejumlah industry yang masih membuang limbah secara sembarangan, sehingga merusak lingkungan.

“Saya sebagai orang Karawang merasa perihatin dan marah melihat perilaku industri-industri yang masih membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan,” tegas Ihsanudin kepada elJabar.com, Rabu (18/09/2019).

Pencemaran yang disebabkan oleh kelalaian para pemilik industry di Karawang, Purwakarta sampai dengan Subang, sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun pihak pemerintah sendiri khususnya  Pemda Karawang dan Pemprov Jabar, sepertinya membairkan permasalahan limbah ini secara berlarut-larut. Sehingga warga masyarakat yang dirugikan.

“Pencemaran ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Seoalah-olah Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Subang, Purwakarta, dan Gubernur Jawa Barat membiarkan hal ini berlarut-larut,” sesalnya.

Ihsanudin mendorong pihak Pemerintah Kabupaten karawang dan Gubernur Jawa Barat supaya secepatnya menyikapi dan mengambil tindakan atas pencemaran llimbah yang bersumber dari pabrik-pabrik di tiga wilayah tersebut.

Bahkan Ihsanudin mendorong pemerintah supaya menjatuhkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku, supaya memberikan efek jera terhadap para pengusaha yang tidak bertanggungjawab dalam membuang limbah pabriknya.

“Segera ambil tindakan tegas, dong. Bila perlu, pidanakan dan jatuhkan denda agar industri-industri pencemar lingkungan kapok. Pemerintah harus hadir, melayani dan memberikan manfaat langsung, sehingga lingkungan kita bebas dari pencemaran industri nakal,” tandas Ihsanudin.

Dampak pencemaran limbah industry menurut Ihsanudin, sudah mencemari bendungan yang mengairi lahan pesawahan seluas 2.926 hektare. Mulai dari Kecamatan Jatisari-Karawang sampai Kecamatan Patokbesi-Subang, tercemar oleh limbah industry yang berasal dari hulu sungai Cilamaya.

“Sudah bertahun-tahun tidak ada penanganan konkret. Aliran sungai ini secara kasat mata berwarna hitam, berbuih dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sementara sebagian masyarakat setempat masih biasa menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan buang air,” sesalnya.

Selain itu, deretan sungai arah barat, timur, selatan sampai ujung laut pun menurut pantauan Ihsanudin di lapangan, itu sudah tercemari limbah. Menurutnya, bisa dipastikan ketika pesisir laut tercemar limbah, itu akan berdampak juga pada penghasilan ikan bagi para nelayan di sekitar Cilamaya-Karawang.

“Oleh sebab itu, mereka pantas membayar ganti rugi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, terhadap semua masyarakat yang terkena dampak,” tegas Ihsanudin. “Selain itu, harus memperbaiki unit pengolahan limbah, sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,” pungkasnya. (MI)

Categories: Hukum