Hari Pelanggan Nasional 2019 di Jabar: Keterpuasan Konsumen yang Paling Utama

BANDUNG, eljabar.com Interaksi antara perusahaan (pelaku usaha) dan pelanggan/konsumen membutuhkan unsur service excellence” sebagai sebuah standar layanan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib  Niaga Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono menyebutkan prinsip service excellence  dikembangkan melalui penyajian Attitude yang benar,  pemberian Attention, dan Action yang tepat.

“Attitude berarti pelaku usaha harus menunjukkan sikap yang baik kepada konsumen/pelanggan, Attention berarti pelaku usaha harus mau mendengarkan hal yang diinginkan konsumen/pelanggan, dan Action berarti pelaku usaha harus bertindak sesuai kebutuhan konsumen,” kata Veri sebagai Keynote Speech pada acara Seminar Hari Pelanggan Nasional yang diselenggarakan Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Barat (PLPK Jabar) di Hotel Asrilia Bandung, Kamis (26/09/2019).

Tampak hadir dalam acara ini praktisi/pegiat perlindungan konsumen dari beberapa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota/Kabupaten di Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Jawa Barat, dan Lembaga Bantuan Hukum dari Tangerang. Selain perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat, juga hadir utusan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.

Hari Pelanggan Nasional 2019 di Jabar Keterpuasan Konsumen yang Paling Utama (3)Hadir juga utusan dari kalangan pelaku usaha seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain-lain. Seminar dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat  M. Arifin Soendjayana yang didampingi Ketua Presidium PLPK Jabar, M. Imam Machfudi Noor.

Dalam paparannya, service excellence diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sesungguhnya juga melaindungi pelaku usaha dari adanya itikad tidak baik konsumen sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdampak positif serta mempercepat kemajuan perekonomian bangsa.

“Perlindungan Konsumen harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral, serta menjadikan konsumen sebagai subyek pembangunan dan penentu pasar bukan hanya sebagai obyek pasar,” papar Veri.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Dr. Firman Turmantara E., S.H., S.Sos., M.Hum. Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung menerangkan perlunya pemberdayaan konsumen melalui penguatan UU PK sebagai UU “Payung” (Umbrella Act).

“Dan UU PK sendiri menganut UU Payung karena dalam Penjelasan Umum terdapat redaksi yang menyebutkan UU PK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, dan seterusnya,” kata Firman yang juga praktisi perlindungan konsumen itu.

Hari Pelanggan Nasional 2019 di Jabar Keterpuasan Konsumen yang Paling Utama (2)UU PK, kata Firman Turmantara, merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Masalahnya, ada pandangan dari beberapa pakar dan apaat penegak hukum yang menyebutkan bahwa UU PK itu sebagai/merupakan peraturan umum sehingga dapat dikesampingkan oleh UU lain melalui penerapan azas “Lex Specialis derogate Legi Generali.

“Contohnya, BPSK yang dasar hukumnya UU PK tidak berwenang menangani sector jasa keuangan sebab ada UU OJK. Prita versus RS Omni dikenakan UU ITE dan mengesampingkan UU PK. UU PK bisa saja melindungi Prita sebagai Konsumen, dan masih banyak kasus lainnya,” papar Firman.

Selain Veri dan Firman, pembicara lainnya yang ditampilkan adalah Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Daerah Jawa Barat Henry Hendarta, SH, MM dan Pengusaha sukses asal Bandung Perry Tristianto Tedja. Perry sempat dijuluki Raja Factory Outlet (FO). Berkat Perry, FO menjamur di Bandung seperti Jl. Dago, Jl. Aceh dan Jl. Riau, serta Jl. Buah Batu.

Menurut Perry, kepuasan pelanggan/konsumen merupakan hal yang sepatutnya diupayakan oleh pelaku usaha supaya usaha/perusahaan dapat maju dan berhasil. “Kunci memuaskan pelanggan, intinya ada pada diri manusia pelaku usaha itu. Harus ada ruh/roh yang mumpuni dalam melayani pelanggan/konsumen dari orang-orang pilihan yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman hidup,” kata Perry, pendiri Floating Market, Rumah Sosis, Farm House Lembang, D’Ranch, dan pengusaha hotel itu.

Bagi Perry, harus ada packaging yang bagus sekaligus memunculkan unsur experience dalam usaha sehingga dapat menarik minat pelanggan/konsumen. Menurutnya, system maupun teknologi bagi pelaku usaha hanya bersifat membantu.

“Sisi humanity (kemanusiaan) dan kultur yang penuh tata krama dan keberpihakan pada kehidupan beragama merupakan faktor utama yang dibutuhkan konsumen Indonesia sehingga usaha/jasa dari pelaku usaha diapresiasi konsumen/pelanggan. Bagi kami, buyers is our sellers. Pelanggan adalah personil pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha. Pelanggan/konsumen yang puas akan bercerita ke orang-orang sekelilingnya tentang produk usaha kita,” papar Perry.

Sementara itu, Ketua Presidium PLPK, M. Imam Machfudi Noor mengatakan, bahwa PLPK sebagai wadah berhimpun bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) akan terus berupaya mensosialisasikan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pelanggan dan konsumen akan semakin berdaya, semakin cerdas dan tahu akan hak-haknya sebagai konsumen. ***

Categories: Ekonomi