Proyek APBD, Jadi Persekongkolan Oknum Legislatif dan Eksekutif

BANDUNG, elJabar.com – Rasanya sulit untuk menepis tuduhan, kalau legislative dengan eksekutif tidak ada permainan dalam pengelolaan APBD.

Permaiann yang dilakukan oleh sejumlah oknum DPRD dan eksekutif, biasanya tidak lepas dari objek kegiatan proyek yang dibiayai oleh APBD itu sendiri.

Legislatif melalui Komisi yang merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD), merupakan mitra kerja pemerintah melalui pengelompokan bidang kerja berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan anggaran, tentu merupakan pintu masuk bagi sejumlah oknum dalam melakukan transaksi APBD untuk kepentingan pribadi.

Komisi DPRD mengawasi kinerja OPD dalam pelaksanaan APBD. Penyimpangan selalu ada, dan itu menjadi celah bagi oknum anggota legislative dalam memainkan proyek APBD. Baik secara langsung atau melalui mediator yang sudah dikondisikan, oknum anggota legislative meminta “jatah’ proyek APBD dari OPD yang dianggap bermasalah.

Gayung bersambut, oknum pejabat eksekutif juga mengakomodir permintaan oknum legislative untuk dapat jatah sejumlah proyek APBD. Inilah awal mula persekongkolan proyek APBD yang dibangun oleh oknum legislative dan eksekutif.

Pengamat Pemerintahan yang juga pakar Hukum Tata Negara UNPAD, Indra Prawira, menilai prakrtek tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik. Dan seharusnya Badan Kehormatan turun menyikapinya.

Namun menurut Indra Prawira, apabila ada oknum anggota Badan Kehormatan yang main proyek, pelanggaran kode etik sulit untuk bisa ditangani.

“Itu melanggar kode etik.  Ranahnya Badan Kehormatan. Masalahnya, jangan-jangan anggota Badan Kehormatan juga ikut main proyek. Sehingga kita gak pernah dengar kinerjanya,” ujar Indra Prawira, kepada eljabar.com, Jum’at (4/10/2019).

Yang namanya bermain proyek, meskipun berdalih untuk masyarakat yang menjadi konstituennya, sulit dipercaya apabila oknum legislative tidak menerima fee dari hasil persekongkoland alam proyek APBD tersebut. Sehingga fee yang diterima ini, menurut Indra Prawira sudah masuk ranah korupsi.

“Iya dong, terima fee itu termasuk korupsi. Masalahnya, biasanya berjama’ah, sehingga saling tutup. Tapi kalau ketangkap satu, lalu saling bongkar,” ujar Indra.

Atas nama sesama anggota, biasanya sesame anggota legislative saling menutupi temannya yang bermain APBD. Sehingga sulit untuk membongkarnya.  Begitu juga dengan oknum pejabat eksekutif, tentunya menutup diri dari permainan ini.

“Ya, semua anggota geng harus diciduk. Mungkin bukan geng ya, lebih pas sindikat perampok uang Negara,” tandas Indra.

Ditegaskan dalam Tata Tertib DPRD, anggota dewan dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. Apabila melanggar ketentuan itu, selain dipidana tentu diberhentikan dari keanggotaan legislatifnya. (muis)

Categories: Hukum