BUMD Pangan, Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan

ADIKARYA PARLEMEN

 

BANDUNG, eljabar.com — Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi yang mandiri, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2019 dan 2020.

Langkah strategis untuk mempercepat pencapaian sasaran Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri, perlu ditempuh dengan menyediakan pangan yang berkualitas bagi masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.

Hal tersebut menurut Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, A. Sopyan, perlu diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang saat ini masih memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Jawa Barat.

Dengan demikian belanja program terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan A. Sopyan mendukung kebijakan Pemprov Jabar kedepan untuk memprioritaskan pada kabupaten/kota yang masih memberikan kontribusi dari lapangan usaha tersebut.

Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha tersebut tentunya membutuhan investasi yang ditujukan untuk peningkatan produktivitasnya secara menyeluruh, melalui kegiatan penyediaan bibit unggul maupun teknologi tepat guna.

Untuk memotong rantai pasok perdagangan komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan agar harga pangan serta ketersediaan pangan dapat terpenuhi, A. Sopyan juga mendukung kehadiran BUMD Pangan dapat menjadi salah satu pilihan.

“Saya mendukung BUMD Pangan, langsung beli dari petani. Selanjutnya dijual langsung ke konsumen. Akan terjadi efisiensi rantai dagang dan harga lebih terjangkau,” ujar A. Sopyan , kepada eljabar.com.

Strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan perlu diwujudkan melalui peningkatan kontribusi agroindustri terhadap PDRB dan kesempatan kerja lokal.

Perlu dilakukan juga pembangunan aktivitas-aktivitas kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan erat baik ke depan maupun ke belakang dengan sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan ini. Sehingga menurut A. Sopyan yang selama ini juga aktif dalam kelompok petani dan nelayan Jabar, diharapkan mampu membentuk klaster-klaster aktivitas usaha yang kompetitif.

“Pembangunan aktivitas ini, perlu ditunjang oleh penyediaan faktor produksi yang mencukupi dan terampil. Juga infrastuktur yang memadai,” tandasnya.

Arah kebijakan ini memang sejalan dengan arahan nasional, yakni meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian dan transformasi sektor jasa. (muis)

Categories: Politik

Tags: ,,