Pengisian Personil TAP Ada Unsur Politis

Kepala Biro Umum Setda Jabar, Iip Hidayat:  Ini kayanya harus dievaluasi

BANDUNG, elJabar.com –  Sebagaimana diketahui, keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 060.1/Kep.1244-Org/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan, masih menyisakan kekurang setujuannya sejumlah staf beberapa OPD.

Keberadaan TAP dinilai sejumlah staf, lebih intervensi kepada sejumlah kewenangan OPD yang selama ini sudah berjalan. Bukan hanya tidak nyaman dengan intervensinya, tapi banyak intervensi kegiatan, yang akhirnya tidak sinkron dengan yang sudah direncanakan OPD.

Besaran honorarium yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing personil TAP bervariasi, tergantung tingkat pendidikannya. Mulai dari kisaran 7 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah.

Sebagai fasilitator kesekretarian TAP, Biro Umum Setda Jawa Barat, menurut kepala Biro Iip Hidayat, pihaknya hanya menjalankan tugas saja. Masalah kedudukan hukumnya, Biro Hukum dan Biro Organisasi yang lebih paham.

“Besaran Honorarium, berdasarkan pendidikan. Diatur dalam Kepgub,” jelas Iip Hidayat, kepada eljabar.com, Selasa (19/11/2019).

Sementara itu menyoal banyaknya kritikan masyarakat atas keberadaan personil TAP yang dinilai sarat dengan kepentingan pribadi gubernur, mengingat adanya bekas tim sukes Ridwan Kamil serta adanya unsur keluarga dalam TAP itu, Iip Hidayat, sangat memakluminya.

Memang TAP diisi oleh sejumlah pakar dari perguruan tinggi, namun untuk eksekutifnya ada yang diisi oleh bekas tim sukses Ridwan Kamil-Uu saat Pilgub 2018 lalu. Dan ada juga kaitan saudara dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Mengingat keberadaan TAP ini banyak membuat tidak nyaman para staf di sejumlah OPD, serta terkesan politis dalam pengisian personil timnya, menurut Iip Hidayat, ada evaluasi setiap tahunnya. Karena memang SK-nya juga berlaku untuk jangka satu tahun, dan setelah itu diperpanjang lagi.

“Pastinya tiap tahun ada evaluasi, berlaku sampai 31 Desember,” ujar Iip.

Apakah evaluasi ini termasuk pergantian personil tim, khususnya yang menyangkut bekas timses dan keluarga gubernur?

“Ini kayanya harus. Di evaluasi juga,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan