KIP Dorong DPR agar Draft RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Menjadi Undang-undang - El Jabar

KIP Dorong DPR agar Draft RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Menjadi Undang-undang

BANDUNG, eljabar.com — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar acara Fokus Group Discussion (FGD) bertempat di aula Harian Umum Pikiran Rakyat (PR) Jl. Asia Afrika Kota Bandung, Rabu (04/03/2020).

Kegiatan tersebut memgambil tema “Kajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)”, tampak hadir sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Arif Adi Kuswardono, Pakar Hukum Tata Negara UNPAR Prof Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum UNPAD Dr. Sinta Dewi, Mantan Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Dedi Djamaludin Malik dan Dosen UIN SGD Bandung Dr. Dewi Kania, SH, MH.

Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong pemerintah segera membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Hal ini mendesak dilakukan untuk menjamin keamanan warganegara.

Komisioner KIP Pusat Arif Kuswardono, mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi bersinggungan dengan perundang-undangan No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terutama di pasal 17 point 9 yang menyebutkan ada empat hal yang dilindungi mencakup riwayat keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan dan aset yang dimiliki seseorang.

Namun cakupan yang diatur dalam UU ini masih bersifat umum. Menurutnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi menyebabkan data pribadi dapat diperoleh melewati lintas negara. Bahkan data pribadi ini diselewengkan menjadi komoditas ekonomi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Bahkan dari data tersebut dijadikan bahan penipuan. Sudah banyak masyarakat menjadi korbannya. Jadi kita mendorong agar draf RUU Perlindungan Data Pribadi yang diajukan pemerintah ini secepatnya dapat dibahas di DPR untuk segera di Undang-Undangkan,” ujar Arif usai acara FGD.

Disinggung adanya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Arif menjelaskan, Pasal 11 UU 14/2008 mewajibkan Badan Publik, termasuk eksekutif dan legislatif untuk menyediakan informasi terkait keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Menurut Arif, ketentuan pasal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai Pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat Badan Publik dikenai pidana satu tahun penjara atau denda Rp5 juta. Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal tersebut pada polisi,” tutur Arif.

KIP mengimbau pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU 14 Tahun 2008. Kepatuhan ini menjadi bukti bahwa penyusunan Omnibus Law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f UUD 1945, menjamin hak akses dan layanan informasi publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law lainnya, kata dia, sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari Pemerintah dan DPR.

“Keterbukaan proses pembahasan beserta materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi Undang-undang yang akan dibuat. Sehingga peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap Omnibus Law oleh masyarakat tetap terbuka,” tutur Arif.

Kesempatan terpisah, Ketua KIP Jabar, Ijang Faisal mengenai diskusi Pribadi data pribadi (PDP), ini dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jabar sangat menginisiasi bisa melakukan kajian diskusi masyarakat Jawa Barat terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

Menurut Ijang diskusi ini sangat penting karena ini akan ada hubungannya dengan komisi informasi, terkait dengan informasi kami bisa melakukan kajian ini disini, paling tidak Jawa Barat yang punya penduduk termasuk paling banyak di Indonesia, hampir 4 juta lebih yang punya kepentingan.

“Dalam aturan ini, kan belum jadi UU ini baru rancangan saja untuk sendiri itu kan itu berarti harus ada Cari sendiri katanya ya, nanti ini kan hasil diskusi ini nanti kita akan kolaborasi. Jadi bahan acuan ke pusat untuk bicara dengan Kementerian kominfo terkait,” katanya.

“Statusnya saat ini DPR telah sepakat dengan kami bahwa UU PDP menjadi prioritas prolegnas. Kita harapkan tahun 2020 Indonesia sudah mempunyai UU Perlindungan data pribadi,”┬ákata Ijang

Mengenai UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, undang-undang sudah ada dan RUU PDP Ini kan baru rancangan undang-undang baru tapi ini masih dalam tahap prolegnas.

“UU PDP ini paling tidak hak warga negara juga dilindungi oleh publik yang dibuat oleh pemerintah sehingga hak privasi kita pribadi kita juga, jangan sampai kemudian hak-hak kita itu diekspore begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Ijang. *rie

Categories: Nasional