Percepatan Penanganan COVID-19, Sumedang Optimalisasikan Pembatasan Sosial - El Jabar

Percepatan Penanganan COVID-19, Sumedang Optimalisasikan Pembatasan Sosial

SUMEDANG, eljabar.com — Rabu, 1 April 2020, Situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID 19 pada tanggal 1 April 2020 di Kabupaten Sumedang perlu lebih diwaspadai. Perkembangannya sebagai berikut : Positif COVID-19 : 1 orang (Kecamatan Sumedang Selatan); Pasien Dengan Pengawasan (PDP) : 9 orang; Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 232 orang; Orang Dalam Risiko (ODR) : 15.292 orang; Orang Tanpa Gejala (OTG) : 17 orang; Positif Rapid Test (Diduga Covid-19) : 3 orang (KecamatannPaseh, Buahdua dan Darmaraja).

PDP yaitu orang yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah yang terkonfirmasi  terjangkit Covid-19 dan memiliki gejala deman, ISPA serta pneumonia.

ODP yaitu orang yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19 dan memiliki gejala demam atau ISPA tanpa pneumonia.

ODR yaitu orang yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19, tetapi tidak memiliki gejala apapun.

OTG yaitu orang yang tidak memiliki gejala, tetapi pernah kontak erat dengan orang yang positif Covid-19.

Lonjakan ODR, yang sebelumnya beristilah ODP Berisiko, terjadi karena adanya konsolidasi data para pemudik yang cukup masif yang dikoordinasikan oleh aparatur wilayah (Camat dan Kepala Desa/Lurah). Kecamatan yang paling banyak pemudik yang notabene masuk ODR adalah Kecamatan Paseh 1.536 orang, Kecamatan Cibugel 1.376 orang, Kecamatan Jatinunggal 1.225 orang, Kecamatan Wado 1.126 orang, dan Kecamatan Cisarua 1.064 orang.

Saat ini warga masyarakat pemudik dimaksud diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya masing-masing untuk jangka waktu 14 hari ke depan. Apabila ada gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak napas, diminta segera menghubungi 119 atau kontak Puskesmas terdekat.

Hasil Rapid Test sebagai berikut : Klaster Karawang (HIPMI) 21 org hasil semua Negatif; Kontak Erat (kontak dengan pasien positif) 17 orang. Hasilnya semua Negatif; PDP 9 orang. Hasilnya 8 orang negatif, 1 orang positif; ODP sebanyak 152 orang. Hasilnya 150 orang negatif dan 2 orang positif; Tenaga Kesehatan 45 orang. Hasilnya semua Negatif.

Jumlah total yang diduga terjangkit Covid-19 berdasarkan hasil Rapid Test menjadi 3 orang. Kepada yang bersangkutan akan  segera dilaksanakan tes SWAB menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PSR), untuk memastikan positif atau tidaknya. Hasilnya akan segera diumumkan, mudah-mudahan negatif. Ketiga orang yang diduga positif sesuai hasil rapid test tersebut diisolasi di RSUD Kabupaten Sumedang.

Terhadap semua ODP yang telah melakukan Rafid Test tetap diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya masin-masing dan akan dilakukan Rapid Test ulang 10 hari kemudian.

Setelah Pemerintah Pusat menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka kebijakan Karantina Wilayah Parsial di Kabupaten Sumedang sebagaimana disampaikan pada siaran pers hari kemarin, nomenklatur dan kontennya diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dimaksud menjadi : OPTIMALISASI  PEMBATASAN SOSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG.

Optimalisasi Pembatasan Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang melalui kegiatan :

– Patroli Kewilayahan. Dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat agar tinggal di rumah, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan;

– Pemeriksaan Perbatasan. Dilaksanakan untuk memeriksa penduduk yang datang dan keluar dari Sumedang agar kesehatannya terpantau serta gelombang mudik dapat ditekan;

– Pemantauan ODP. Dilaksanakan untuk memantau pergerakan ODP agar konsisten melakukan isolasi mandiri dan mudah dilakukan rapid test terhadap yang bersangkutan;

– Jaring Pengamanan Sosial. Dilakukan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang masuk kategori miskin dan hampir miskin yang terdampak pandemi Covid-19, berupa pemberian sembako dan/atau kebutuhan dasar lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah. (Abas/Hum)

Categories: Pemerintahan