Pengembangan Pembangunan Daerah dan Sejumlah Persoalannya - El Jabar

Pengembangan Pembangunan Daerah dan Sejumlah Persoalannya

ADIKARYA PARLEMEN

 

BANDUNG, eljabar.com — Kebijakan pembangunan daerah selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini tentunya juga dengan memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Prinsip ini dipahami positif, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2020, harus konsisten dengan kebijakan nasional sebagaimana yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku untuk setiap tahunnya.

Tentunya konsistensi ini akan terwujud, jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluakan oleh pemerintah pusat. Namun menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, ada sejumlah persoalan menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.

“Jawa Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala. Baik yang sedang, maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang,” ujar Prasetyawati, kepada eljabar.com.

Terkait masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah, menjadi salah satu kendala dari sekian banyak permasalahan dalam memacu pembangunan.

Sehingga permasalahan ini menurut Prasetyawati yang juga politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar,  harus menjadi bagian dari pembangunan daerah dalam bidang sumber daya manusia.

Sementara, masalah infrastruktur, seperti terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian wilayah daerah atau desa terpencil, juga menjadi kendala yang serius juga. Sehingga aktivitas masyarakat terhambat dengan tidak memadainya layanan infrastruktur untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari.

“Akses menuju lokasi gedung sekolah, merupakan persoalan serius. Termasuk kondisi ketersediaan gedung sekolahnya. Begitu juga akses untuk aktivitas perekonomian mereka, jadi terhambat,” ujarnya.

Disisi lain, terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah, juga merupakan persoalan.

Persoalan lain, kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sehingga hal ini harus melobi pemerintah pusat agar dapat subsidi untuk menutupi kekurangan atas pendapatan daerah yang minim, guna menutupi kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Dengan begitu cukup luasnya wilayah Jawa Barat yang hanya 27 Kabupaten/kota ini, masih terdapat daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan pembangunan.

“Sudah barang tentu, ini membutuhkan biaya besar untuk membangun kemudahan akses dan sarana infrastruktur. Dan ini harus menjadi bahan pemikiran dan garapan pemerintah,” ujarnya.

Persoalan yang tak kalah pentingnya adalah dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak, menjadi persoalan juga. Sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dalam pendapatan.

Ditambah lagi dengan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam Jawa Barat sebagai natural capital, serta belum optimalnya pemanfaatan SDA yang ada di Jawa Barat. Semakin menambah persoalan untuk lebih kerja keras lagi memikirkan persoalan semua ini.

“Ini hal yang haris dipikirkan oleh pemerintah, untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga apabila ini dikelola secara maksimal, tentu akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.

Kemudian tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah akibat rendahnya pembiayaan sektor perumahan, serta rendahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan permukiman, menyebabkan penuruan kualitas lingkungan permukiman.

“Ini tentunya ada kaitannya dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan