Bantuan untuk Pelaku UMKM, Dapil XI Kebagian Jatah Rp120 Miliar - El Jabar

Bantuan untuk Pelaku UMKM, Dapil XI Kebagian Jatah Rp120 Miliar

SUMEDANG, eljabar.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Heri Ukasah Sulaeman mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sebesar Rp4, 8 Triliun bantuan sosial dampak Covid-19 untuk pelaku UMKM di Jabar. Bantuan itu untuk 2 juta pelaku UMKM dengan bantuan modal sebesar Rp2,4 juta per orang.

“Ya bantuan itu didedikasikan untuk mereka pelaku UMKM dan pedagang kecil yang terdampak Covid-19. Kita tahu bahwa adanya PSBB dan aturan untuk tidak keluar rumah, perekonomian mereka menurun. Sehingga DPRD mengajukan anggaran ke pusat melalui dinas Koperasi dan UKM untuk bantuan ke pelaku UMKM,” katanya usai sosialisasi 4 Pilar di Hotel Jatinangor Desa Cibeusi, kemarin.

Sementara itu, untuk Dapil Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang, kebagian anggaran sekitar Rp120 miliar bagi pelaku UMKM yang mengajukan ke desa kemudian ditujukan ke Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing Kabupaten.

“UMKM di masa pandemi Covid-19 memang sedang sulit, makanya harus ada perhatian dari pemerintah berupa bantuan untuk modal pelaku UMKM. Biar jalan maka harus dibantu. Anggarannya, memang untuk membantu permodalan. Kita anggarkan bantuan UMKM sekitar Rp120 miliar untuk dapil Jabar XI,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan saat ini pemerintah di tingkat kota dan kabupaten tengah membuka pendaftaran UMKM calon penerima bantuan tersebut.

“Syaratnya, pelaku usaha mikro dengan adanya SKU (Surat Keterangan Usaha), tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kemudian usahanya mandiri dan produktif. Walaupun punya tabungan di bank, saldo tidak lebih dari Rp 2 juta,” kata Kusmana.

Kusmana mengatakan jumlah UMKM di kota dan kabupaten di Jabar sudah lumayan banyak. Pihaknya pun masih menunggu dari setiap dinas terkait di kabupaten kota mengenai data penerimanya.

“Untuk pendaftaran sendiri, kalau di surat edaran kementerian, pendaftaran sampai akhir September. Tapi beberapa kabupaten dan kota membatasi pendaftaran sampai akhir Agustus,” katanya. (abas)

Categories: Pemerintahan