Adikarya ParlemenParlemen

Peningkatan Kapasitas SDM Untuk Menghasilkan Perencanaan Implementatif

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur, dengan melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu terkait dengan kewenangannya, Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Selain tugas tersebut, Bappeda juga menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, tantangan yang masih selalu ada dalam pembangunan, diharapkan Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

“Segala perencanaan yang berkualitas ini, harus selaras dan konsisten dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Bukan karena kepentingan segelintir orang atau kelompok, tapi untuk masyarakat Jawa Barat,” ujar Buki Wibawa, kepada elJabar.com.

Tentunya juga dalam peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dimana sistem perencanaan tersebut meliputi peningkatan kapasitas SDM, penyediaan hasil-hasil teknokratik/kajian/penelitian, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Dan terakhir pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi untuk pengolahan data perencanaan.

“Peningkatan kapasitas SDM ini, untuk memberikan layanan prima secara profesional. Sehingga bisa menghasilkan kualitas perencanaan yang implementatif, berdaya guna dan berhasil guna,” terangnya.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan, kemungkinan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Tantangan tersebut antara lain perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

Kemudian tantangan lainnya adalah terkait krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif, dan kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah.

Tantangan berikutnya, yaitu masalah konsistensi perencanaan pembangunan, baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Lalu masalah klasik seperti keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan, prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD, juga masih menjadi tantangan tersendiri.

“Ini juga yang harus dicatat. Dimana hasil evaluasi dan pengendalian, belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah. Begitu juga dengan pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan, masih belum optimal,” bebernya.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan. Sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan melainkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha, komonitas dan akademisi.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan, diantaranya penerapan anggaran dengan berbasis kinerja, percepatan capaian target pembangunan dan evaluasi yang terintegrasi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi.

“Tentunya hal ini selaras dengan upaya mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang kolaboratif,” pungkasnya. (muis)

Show More
Back to top button