DPRD Kabupaten Bandung Ikut Bereaksi Menyikapi Rencana Pemerintah Pusat Soal Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023
Soreang,eljabar.com — Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Tedi Surahman berharap agar Pemkab Bandung mencari solusi terbaik dalam menindaklanjuti kebijakan pusat ini.
“Alasannya, selama ini sangat banyak para tenaga honorer yang jadi tulang punggung pelayanan di Kabupaten Bandung”. Kata Tedi dalam keterangannya, Senin 13 Juni 2022.
“Pemkab Bandung harus melihat dengan segala resiko yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam aspek memberi layanan jika tenaga honorer dihapus,” sambungnya.
Tedi meminta kepada Pemkab Bandung untuk segera melakukan langkah strategis. Guna menghindari keresahan PHL atau honorer yang saat ini sudah meresahkan.
“Bagaimana upaya Pemkab Bandung supaya honorer tetap berkarya, dan melaksanakan tugasnya dengan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kalau para honorer terutama yang saat ini menguasai IT ditiadakan, menurut dia. Ada kemungkinan terjadi gangguan pelayanan, karena yang menguasai teknologi mereka.
“Para honorer itu jelas kontribusinya pada pemerintah, jadi jangan karena adanya surat edaran Kemenpan RB keberadaanya dan kinerjanya tak diperhitungkan,” kata Tedi.
