Anggaran Bimtek Apdesi Kabupaten Kerinci Diduga di Mark Up

BANDUNG, eljabar.com — Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) para kepala desa dan Sekretaris desa yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se- Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi menjadi sorotan publik.

Pasalnya, bimtek yang berlangsung selama 8 hari di Kota Bandung itu, selain dinilai tidak efisien, juga terkesan hanya menghambur-hamburkan uang.

Menurut ES, salah seorang pengamat kebijakan publik di Kabupaten Kerinci mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kab. Kerinci itu memungut biaya senilai Rp.3,5 juta untuk satu orang peserta. Sedangkan penggunaan anggarannya disinyalir tidak senilai itu.

“Kami menduga kuat, pihak panitia mengambil keuntungan besar dibalik kegiatan bimtek tersebut,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (29/06/2022).

ES juga mendapat bocoran soal berapa biaya yang sebenarnya. Misalnya, untuk akomodasi di Hotel Horison harga per pack nya berkisar antara Rp.425.000 hingga Rp.450.000 per orang.

“Tapi ada dugaan di mark up oleh panitia. Besarannya sekitar Rp.650.000 per orang, yang selisihnya cukup besar,” bebernya.

Karena itu, ES meminta agar pihak berwenang turut terjun mengungkap soal dugaan penggelembungan dana itu. Karena anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah anggaran negara.

“Aparat penegak hukum harus turun tangan, supaya ada efek jera kedepannya,” katanya lagi.

Menurutnya, jika dilihat dari sudut efisiensi, kegiatan itu sebenarnya bisa dilaksanakan di Kabupaten kerinci, dan tidak harus jauh-jauh lintas provinsi.

“Disini juga kan fasilitas memadai, mengapa harus jauh-jauh ke Bandung, ada apa?,” cetusnya.

ES menduga, hal itu disengaja oleh panitia karena untuk mencari keuntungan. Apalagi  jumlah peserta yang mencapai 516 orang.

“Saya punya informasi angka detailnya, jumlahnya cukup fantastis,” kata dia yang enggan menyebut berapa besaran selisihnya.

ES berharap pemerintah daerah Kabupaten Kerinci mengkaji ulang atas kebijakan mereka. Menurutnya terlalu sering melaksanakan bimtek itu bukan untuk memperbaiki cara kerja kepala desa, malah akan menjadi beban pikiran yang harus mereka pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Sekretaris panitia Pelaksana Bimtek, Abdulrahman saat ditemui wartawan disela-sela acara membantah isu tersebut.

Menurut Abdulrahman, besaran iuran yang dibebankan kepada para kepala Desa hanya Rp 3,3 juta dan bukan Rp 3,5 juta.

“Informasi itu keliru, iuran yang sebenarnya adalah Rp.3,3 juta,” katanya, Rabu (29/06/2022).

Dana iuran sebesar Rp. 3,3 juta digunakan untuk membayar biaya penginapan, fasilitas peserta seperti kaos, tas, seminar kit dll.  Termasuk untuk konsumsi perserta, makan siang dan coffe break.

“Jadi, biaya untuk 4 hari itu sebesar Rp.2,6 juta sedangkan untuk nara sumber besarannya Rp.700 ribu,sehingga  total iuran adalah sebesar  Rp.3,3 juta,“ jelasnya.

“Tudingan penggelembungan dana itu tidak benar, kami siap di audit,” kata Abdulrahman.

Abdulrahman menambahkan, alasan mengapa dilaksanakan di Kota Bandung karena selain telah diatur dalam Undang-Undang, juga para nara sumber yang kebanyakan berasal dari pulau jawa.

“Jarak tempuh ke kabupaten Kerinci dari kota Jambi itu sekitar 10 jam. Sedangkan para nara sumber kebanyakan dari pulau Jawa, kasihan terlalu jauh,” ujarnya.

Lagipula, kata dia, penyelenggaraan diluar Kabupaten Kerinci itu diperbolehkan dalam aturan.

“Soal tempat tidak ada masalah, karena dalam aturan diperbolehkan mengadakan di pulau Jawa,“ jelasnya.

Abdulrahman mengaku siap mempertanggungjawabkan segala pengeluaran kepada forum kepala Desa nantinya.

“Kami selaku pelaksana bimtek siap mempertangungjawabkan pengeluaran anggaran kepada forum kepala desa nantinya,” pungkasnya.***