Kepala UPT PSDA Wilayah Sungai Madura Ungkap Normalisasi Kali Semajid Tunggu Alat Berat
PAMEKASAN, eljabar.com — Awal musim hujan yang diprakirakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi pada kisaran bulan September hingga November 2022 masih belum direspon serius UPT PSDA Wilayah Sungai Kepulauan Madura.
Pasalnya, kegiatan konstruksi dari program pengendalian banjir dan daya rusak air yang potensial menimpa akibat perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, sampai sekarang belum juga dilaksanakan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pamekasan, Agus Priambodo mengungkap, untuk pelaksanaan kegiatan normalisasi Kali Semajid masih menunggu keputusan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalui UPT PSDA WS Kepulauan Madura di Pamekasan.
“Kami berbagi tugas dengan UPT PSDA Madura. Kami melakukan normalisasi di kawasan Jl. Sinhaji Jungcangcang,” ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima eljabar.com pada Rabu (05/10/2022).
Lebih lanjut Agus mengatakan, selain pertemuan antara sungai Klampar dan sungai Samiran di Jl. Sinhaji kawasan Jungcangcang, normalisasi Kali Semajid merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Untuk Kali Semajid bisa tanya langsung ke UPT PSDA Madura, sebab Informasinya masih menunggu alat berat yang masih dipakai di Sampang atau Bangkalan,” papar Agus.
Dihubungi terpisah, Kepala UPT PSDA WS Kepulauan Madura, Anton Deni Swara membenarkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan normalisasi Kali Mesigit masih menunggu giliran menggunakan alat berat tersebut.
“Nunggu alatnya, sekarang masih dipakai di Sampang. Gantian Mas,” bunyi keterangan tertulis Anton melalui aplikasi pesan, Senin (03/10/2022) kemarin.
Sementara itu, di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan telah diguyur hujan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengendalian banjir dan bencana hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan daya rusak air.
Keterbatasan alat, sumber daya manusia dan anggaran kerap menjadi alasan klasik yang selalu dilontarkan ke hadapan masyarakat.
Alasan-alasan yang mengemuka tersebut seolah dijadikan pembenaran bagi ketidakmampuan mewujudkan program pengendalian banjir yang akan mengakibatkan daya rusak air menjadi potensial. Seperti yang telah dirasakan oleh masyarakat Pamekasan saat diterjang banjir besar beberapa waktu yang belum lama berselang. (idrus)
