Adikarya ParlemenParlemen

Mempercepat Pemulihan Lahan Kritis Jawa Barat

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com – Atas nama pemerataan dan pengembangan pembangunan, deforestasi atau alih fungsi lahan hutan masih terus terjadi dan kadang sulit untuk dibendung. Padahal tanpa harus melakukan deforestasi, masih banyak juga area lahan kritis yang saat ini terbengkalai, tak tergarap.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ratusan ribu hektare lahan kritis disekitar daerah aliran sungai (DAS), seperti di sekitar kawasan DAS Citarum masih cukup mengkhawatirkan.

Dalam upaya penyelamatan kondisi lahan kritis tersebut, Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, mendukung sejumlah program yang sudah disiapkan dan sedang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar melalui dinas terkait.

Program agroforestry sepertinya bisa menjadi salah satu program alternatif dalam menangani lahan kritis. Dimana program ini dilakukan dengan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian.

“Salah satunya program agroforestry. Program ini menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di tengah masyarakat. Karena selain bisa menyelamatkan lahan kritis, juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan,” ujar Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Sebagai Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini, Agam akan selalu mendukung setiap langkah dan kebijakan positif untuk pembangunan Jawa Barat. Termasuk dalam upaya pemulihan lahan kritis disekitar DAS Citarum, yang sejak beberapa tahun yang lalu sudah masuk perhatian nasional.

“Pastinya sangat mendukung sejumlah program pemerintah dalam upaya pemulihan lahan kritis di sekitar DAS Citarum. Ini memang tidak mudah, sehingga perlu kesadaran dan keseriusan dari semua pihak,” tandasnya.

Untuk mempercepat upaya pemulihan lahan kritis ini, dibutuhkan sinergitas para stakeholder serta dukungan seluruh komponen masyarakat, untuk turut serta dalam upaya pemulihan lahan tersebut.

Tentu saja membutuhkan jutaan pohon yang harus ditanam diatas lahan ratusan ribu hektare itu, sehingga butuh keterlibtana dari seluruh lapisan masyarakat untuk mempercepat penanamannya.

“Terkait persoalan lingkungan dan masalah pemulihan lahan kritis, ini merupakan tanggungjawab kita bersama, sesuai kapasitas dan kewenangan,” tandasnya lagi.

Dari luas ratusan ribu hektar lahan kritis tersebut, terbagi dalam dua bagian. Yang masuk dalam kawasan hutan negara seluas 52.426,04 hektare dan yang dikelola oleh warga serta pihak lainnya seluas 147.486,71 hektare.

Jadi total lahan kritis di sekitar DAS Citarum yang tersebar dari Cisanti sampai Muara Gembong ada sekitar 199.794,21 hektare.

Dari total lahan kritis yang harus diselamatkan di luar kawasan tersebut, Dinas Kehutanan Jabar bertanggung jawab seluas 43.229,95 hektare. Sisanya berada di bawah kewenangan Dinas Perkebunan seluas 1.716,68 hektare dan Dinas Pertanian seluas 83.162,38 hektare.

Dalam perencanaan dan koordinasi para stakeholder menurut Mirza Agam, harus terus dilakukan setiap saat. Sehingga tidak terjadi salah persepsi dan komunikasi diantara para stakeholder yang terlibat dalam program pemulihan lahan kritis sekitar DAS Citarum.

Tentunya masyarakat yang akan terlibat dalam program ini, perlu diberikan arahan dan sosialisasi. Sehingga masyarakat bersedia ikut serta secara sadar dalam mendukung dan menerapkan program ini.

“Masalah lingkungan, masalah kita semua. Perlu dijaga koordinasi antara stakeholder. Supaya tidak salah komunikasi. Ini penting demi mempercepat pemulihan lahan kritis di Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)

Show More
Back to top button