Legislatif Jabar Berharap Fasilitasi Permukiman Terus Ditambah
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Jabar bersama DPRD Jabar berkomitmen untuk terus membantu mengatasi persoalan kebutuhan permukiman yang layak bagi masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan berpenghasilan minim.
Komitmen tersebut nampak dengan rutinnya program layanan permukiman, diantaranya rutilahu dan apartemen transit.
Khusus untuk apartemen transit ini menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Ir. Prasetaywati, diperuntukkan bagi para pekerja (buruh). Yang terbaru apartemen transit ini diresmikan di Kabupaten Purwakarta.
“Dengan terealisasinya apartemen transit baru, harus diapresiasi. Apartemen transit sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan permukiman bagi masyarakat. Ini perlu terus untuk dilanjutkan,” ungkap Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Komisi 4 DPRD Jabar, menurut Prasetyawati, selama ini terus memantau program pembangunan pemukiman di beberapa lokasi. Diantaranya pembangunan apartemen transit yang merupakan Rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu pembangunan apartemen transit yang dipantau adalah apartemen transit yang dibangun oleh Pemprov Jabar bersama Balai P2P Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan yang berlokasi di Jalan Raya Purwakarta – Subang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.
Rusun itu, dari hasil peninjauan, dibangun satu tower setinggi tiga lantai dengan 44 unit hunian tipe 36 dan dapat menampung sebanyak 176 orang.
Jumlah unit yang hanya 44, jelas Prasetyawati dinilai sangat kurang apabila dibandingkan kebutuhan untuk masyarakat MBR setempat khususnya buruh.
Kedepan diharapkan pemerintah daerah baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bisa mendorong program pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan hunian ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, ini penting untuk terus ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Kebutuhan perumahan di Jawa Barat ini memang masih cukup tinggi, terlebih backlog atau kebutuhan rumah layak di Jawa Barat hampir 3,5 hingga 5 juta.
Sebenarnya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PUPR akan melakukan pilot project untuk mensurvey secara detail berapa kebutuhan rumah di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
Untuk kepastiannya Prasetyawati mendorong Gubernur Jawa Barat untuk melakukan koordinasi dengan PUPR, dan ini diharapkan menjadi berkah bagi Jawa Barat karena survey rencananya akan dilakukan di provinsi ini.
“Kami tentunya menyambut positif rencana PUPR dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Jawa Barat. Kami mendorong gubernur untuk secepatnya melakukan koordinasi ini,” ujarnya.
Untuk sejumlah kota di Jawa Barat, memang harus diakui bahwa keterbatasan dan mahalnya harga lahan menjadi salah satu kendala untuk membangun rumah tapak.
Dan salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan rumah atau tempat tinggal adalah dengan cara membangun keatas, seperti pembangunan rumah susun atau rusun.
“Konsekuensi dari perkembangan kota, akhirnya harus membangun vertikal, apalagi kota Bandung yang lahannya terbatas. Antusias masyarakat tentu beda, antara rumah tapak dan rusun. Namun ini hanya soal budaya atau membiasakan diri untuk tinggal di rusun saja,” pungkasnya. (muis)
