Jadi Ketua DPC PHRI Sumedang, Harnandito Siapkan Tiga Program Prioritas
SUMEDANG, eljabar.com – Harnandito didaulat menjadi Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumedang periode 2023-2028. Ia direncanakan dilantikan pada 5 September 2023 dengan dihadiri Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad, di Sapire City Park Sumedang.
Sebelum pelantikan, Harnandito mengatakan, ada beberapa yang akan menjadi program kerjanya termasuk pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama kepemimpinan lama.
Ada tiga yang menjadi prioritasnya, yakni membangun sinergitas dalam membangun industri kepariwisataan di Kabupaten Sumedang yang berbasis ekonomi daerah dan lingkungan, peningkatan kapasitas SDM dunia pariwisata dan perhotelan serta pengelolaan sampah dari sampah hotel dan restoran.
“Mengapa kami menitikberatkan pada industri pariwisata berbasis ekonomi daerah lingkungan, karena kami merasa bahwa industri pariwisata itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat sehingga konsep kami adalah bagaimana konsep industri pariwisara hidrologisme dan ini harus berdampak kepada ekonomi daerah. Contoh apakah industri pariwisata ini menciptakan lapangan kerja atau tidak,” paparnya, saat ditemui di Rumah Makan Alam Ciloa, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Minggu (2/9/2023).
Kedua, tambah Harnandito, apakah bahan-bahan baku produksi untuk restoran dan hotel nanti kedepannya mungkin banyak hotel-hotel berbintang diambil dari daerah lokal atau tidak. Ini menjadi bahan pertimbangan dalam sesi pelantikan dan program kerja kedepan.
“Ketiga, tentunya bagaimana sumbangsih pengusaha terhadap pajak daerah optimal. Dan yang tak kalah penting bagaimana kondisi tersebut tidak melupakan dampak lingkungannya. Artinya, pelaku usaha tidak boleh melupakan dampak negatif terhadap lingkungan yang justru harus berkontribusi terhadap keamanan lingkungan. Sebagai contoh mengenai sampah di Kota Bandung, produksi sampah terbesar itu keduanya dari restoran dan cafe. Sehingga bagaimana teman-teman restoran cafe dan hotel di Sumedang dan tempat wisata harus merancang sampah-sampah kalau bisa dikelola juga di tempat masing-masing agar volumenya juga tidak menjadi beban di hilir atau di TPA,” katanya.
Menurutnya, hal seperti itu akhirnya menjadi konten pada pelantikan periode 2023-2028 nanti.
“Insya Allah pelantikan akan dihadiri Direktur Objek Vital Polda Jabar dan pak Herman Muchtar selaku Ketua PHRI Jabar,” katanya.
Ia mengaku akan melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya dan meneruskan program yang belum terlaksana.
Program selanjutnya, bagaimana memperbaiki infrastruktur dan daya dukung sarana prasarana menuju tempat wisata dan hotel di Sumedang. Sebab, meskipun Sumedang menggelar even sebesar apapun jika sarana prasarananya kurang baik tidak bisa terlaksana.
“Terutama hotel, kita harus dorong bagaimana penumbuhan hotel-hotel baru baik dari pengusaha lokal ataupun internasional. Tapi balik lagi tadi, bahwa basis ekonomi daerah juga harus kita pegang regulasi pemerintah, harus tetap terkait tentang masalah pangan, kerja lokal, tapi juga kita tidak bisa paksakan pengusaha-pengusaha itu harus menggunakan masyarakat lokal kalau tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi kami juga mempersiapkan SDM lokal agar bisa diserap di tempat-tempat usaha sesuai standar yang bagus,” paparnya.
Dengan demikian, tutur Harnandito, diperlukan peran pemerintah eksekutif dan DPRD untuk bersinergi dengan sekolah sekolah pariwisata dan lembaga lembaga kursus kepariwisataan untuk mempersiapkan SDM lokal yang handal.
“Sehingga regulasi pak bupati ke depannya barang kali ketika menekankan bahwa minimal harus 75% atau 80% tenaga kerja lokal, kita sudah siap,” katanya.
Terkait bagaimana menggaet wisatawan dan investor untuk menanamkan sahamnya di Sumedang, menurut Harnandito yang pertama adalah membenahi mengenai blueprint. Sehingga tertata di mana lokasi yang cocok untuk hotel, tempat wisata dan informasi mengenai pariwisata di Sumedang.
“Pemerintah daerah baik dewan ataupun eksekutif itu harus mengeluarkan blueprint pariwisata. Sehingga bagi teman-teman pelaku usaha yang akan membuka hotel tidak salah tempat. Kemudian harus ada pendampingan mengenai investasi di lapangan. Pak bupati sudah mempermudah perizinan, tapi di lapangan juga masih banyak PR yang harus kita selesaikan,” tandasnya. (Abas)
